Pakar energi Universitas Indonesia, Eko Adhi Setiawan, menyarankan Indonesia untuk memulai pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) secara bertahap dengan proyek awal 10 gigawatt (GW) sebelum mencapai target ambisius pemerintah sebesar 100 GW. Pendekatan ini dinilai krusial untuk membangun model implementasi yang terbukti berhasil sebelum beralih ke skala yang jauh lebih besar. Eko menekankan bahwa pembangunan PLTS 10 GW saja sudah merupakan lompatan signifikan bagi Indonesia di kancah Asia. Ia mengusulkan fase pembuktian ini sebagai langkah awal yang lebih realistis dibandingkan langsung mengejar target 100 GW dan baterai 320 gigawatt hour (GWh).
Menurut Eko, target 10 GW lebih terjangkau dari segi kesiapan sumber daya manusia (SDM), operasi dan pemeliharaan sistem, serta pembangunan ekosistem industri energi surya nasional. Dengan kapasitas yang lebih terkontrol, pengembangan SDM lokal dan koordinasi antarlembaga akan lebih mudah. Pengembangan PLTS nasional memerlukan kolaborasi lintas sektor, mulai dari institusi pendidikan vokasi, politeknik, universitas, hingga badan usaha milik negara seperti PLN dan Pertamina, serta pemerintah daerah dan vendor teknologi. Potensi ekonomi dapat difokuskan dan pengembangan SDM lokal dapat dikejar.
Proyek awal 10 GW diperkirakan dapat menjangkau ribuan desa dengan kapasitas PLTS sekitar 0,8 hingga 1 megawatt (MW) per desa, serta membutuhkan baterai antara 1 hingga 3 megawatt hour (MWh) per desa. Pendekatan ini lebih realistis daripada menargetkan puluhan gigawatt dalam waktu singkat dan dapat menjadi dasar evaluasi sebelum program diperluas. Prioritas pengembangan PLTS desa harus diarahkan pada wilayah yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi produktif masyarakat, mengingat kebutuhan energi setiap desa berbeda sehingga desain sistem tidak bisa diseragamkan.
Desa pesisir dan perikanan membutuhkan dukungan listrik untuk fasilitas seperti cold storage, pabrik es, pengolahan ikan, dan penerangan dermaga. Desa pertanian memerlukan sistem pompa air, irigasi, dan fasilitas pengering hasil panen. Untuk pulau kecil dan wilayah terpencil, PLTS dan baterai dapat menggantikan genset diesel sekaligus mendukung penyediaan air bersih dan listrik rumah tangga. Desa wisata memerlukan listrik untuk mendukung homestay, kuliner, penerangan, stasiun pengisian daya kendaraan listrik, internet, dan fasilitas wisata lainnya.
Bagi desa dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), listrik dibutuhkan untuk mesin produksi, pengemasan produk, dan pendingin penyimpanan hasil usaha. Eko juga menyoroti kondisi desa yang sudah terhubung jaringan PLN namun memiliki kualitas tegangan rendah dan sering mengalami pemadaman. Dalam kasus ini, PLTS dan baterai dapat berfungsi sebagai sumber daya cadangan (backup power) untuk menjaga aktivitas ekonomi.
Proyek awal 10 GW ini harus diperlakukan sebagai fase pembuktian untuk mengetahui dampak nyata pengembangan energi surya terhadap masyarakat desa. Audit akan menunjukkan apakah biaya energi menjadi lebih murah, produksi ekonomi lokal meningkat, dan pendapatan masyarakat bertambah. Fase awal ini juga krusial untuk menentukan sizing sistem PLTS dan baterai yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Banyak proyek microgrid di desa gagal karena sistem yang dipasang terlalu besar (overspec) akibat asumsi kebutuhan listrik yang tidak sesuai dengan pola konsumsi masyarakat desa. Membangun sistem listrik di daerah yang belum pernah mendapat akses listrik jauh lebih sulit dibandingkan di kota karena masyarakatnya belum dapat memperkirakan kebutuhan energinya di masa depan. Oleh karena itu, desain sistem kelistrikan desa harus dilakukan secara bertahap dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
