Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyoroti kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), mendesak perbaikan segera terhadap institusi di bawah Kementerian Keuangan tersebut. Dalam rapat paripurna di DPR RI pada Rabu (20/5/2026), Prabowo tidak ragu menyampaikan instruksinya kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Jika pimpinan DJBC, yang saat ini dijabat oleh Djaka Budhi Utama, terbukti tidak mampu melakukan perbaikan yang dibutuhkan, Prabowo memerintahkan agar segera dilakukan pergantian. "Saya ingatkan kembali untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti," tegasnya.
Arahan ini merupakan bagian dari upaya lebih luas Prabowo untuk mendorong pembersihan birokrasi dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Ia menekankan pentingnya setiap jajaran kementerian dan lembaga untuk proaktif dalam memberantas praktik-praktik yang merugikan, serta menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi. "Jangan ragu-ragu yang melanggar, tindak. Sekali lagi semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita," ujar Prabowo.
Presiden mengungkapkan keprihatinannya atas banyaknya keluhan yang masih ia terima dari kalangan pengusaha mengenai praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di berbagai institusi, termasuk di Bea Cukai. Menurutnya, pemerintah yang dipimpinnya harus memiliki keberanian untuk melakukan reformasi dan perbaikan menyeluruh di setiap lini birokrasi. Ia menekankan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang kuat, profesional, dan bebas dari korupsi. "Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua," pungkasnya, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dalam menjaga integritas dan efektivitas pemerintahan.
Pernyataan Prabowo ini menggarisbawahi prioritasnya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menghilangkan hambatan birokrasi yang selama ini dikeluhkan oleh pelaku usaha. Fokus pada perbaikan Bea Cukai, yang merupakan garda terdepan dalam pengelolaan kepabeanan dan perpajakan impor/ekspor, diharapkan dapat memberikan dampak positif langsung pada efisiensi perdagangan dan penerimaan negara. Perintah pergantian pimpinan jika terbukti tidak mampu menunjukkan sentimen keseriusan dalam menindaklanjuti laporan dan keluhan yang ada, serta menegaskan bahwa akuntabilitas menjadi nilai utama dalam kepemimpinannya. Langkah ini juga sejalan dengan upayanya untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah global, seperti yang pernah ia singgung terkait perbandingan kecepatan perizinan dengan negara lain.
