Indonesia mencatat sejarah baru dalam ekspor pertaniannya dengan mengirimkan pupuk urea ke Australia senilai Rp 7 triliun. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan bahwa ekspor ini akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan pengiriman perdana pada 14 Mei 2026 dari Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur. Tahap awal ini melibatkan 47.250 ton pupuk urea dengan nilai mencapai Rp 600 miliar. Rencana selanjutnya adalah meningkatkan volume ekspor menjadi 250.000 ton, dan kemudian hingga 500.000 ton, yang secara total akan mencapai nilai Rp 7 triliun. Ekspor perdana ini merupakan produk urea dari PT Pupuk Indonesia (Persero) yang disalurkan melalui PT Pupuk Kalimantan Timur, dan dilakukan melalui skema government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia.
Tidak hanya Australia, pemerintah Indonesia juga tengah mengarahkan fokus untuk memperkuat pasar ekspor pupuk nasional ke negara-negara strategis lainnya. India, Filipina, Brasil, dan Bangladesh menjadi negara-negara prioritas berikutnya. Hal ini terbukti dari adanya permintaan langsung dari Duta Besar India yang meminta 500.000 ton pupuk urea. Selain itu, negara-negara seperti Filipina, Brasil, dan Bangladesh juga menunjukkan minat yang sama.
Surplus pupuk dalam negeri ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis yang telah diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir. Salah satu langkah besar yang diambil di awal pemerintahannya adalah mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Peningkatan alokasi ini bertujuan untuk mendukung percepatan swasembada pangan nasional dan memperluas jangkauan penerima manfaat pupuk bersubsidi hingga sekitar 160 juta orang yang terkait langsung dengan sektor pertanian.
Selanjutnya, pemerintah juga berhasil menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini diperkuat dengan penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton, yang semakin memperluas akses petani terhadap pupuk. Fenomena ini patut disyukuri, terutama di tengah memanasnya geopolitik dunia, Indonesia mampu menurunkan harga pupuk sekaligus menambah volumenya. Kebahagiaan ini dirasakan oleh 160 juta petani Indonesia, termasuk 115 juta petani padi.
Untuk mempercepat distribusi pupuk, pemerintah melakukan deregulasi total terhadap 145 aturan lintas kementerian dan lembaga. Sistem penyaluran pun dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola Kementan-PIHC-Gapoktan/Koperasi-Petani, yang memastikan pupuk lebih cepat sampai ke tangan petani. Reformasi mekanisme subsidi pupuk nasional juga dilakukan dengan menghapus berbagai komponen inefisiensi, seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda. Reformasi ini diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp 14 triliun dan menurunkan biaya produksi pupuk nasional.
Selain pembenahan tata kelola, pemerintah juga mendorong revitalisasi besar-besaran industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp 72,84 triliun. Proyek-proyek ini melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang. Modernisasi industri dilakukan dengan mengganti pabrik lama yang boros energi dengan fasilitas baru yang lebih efisien. Efisiensi biaya produksi pupuk baru tercatat mencapai 26% lebih rendah dibandingkan pabrik lama.
Melalui reformasi skema subsidi dan revitalisasi industri, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp 112 triliun hingga tahun 2035, sekaligus menekan potensi pemborosan sebesar Rp 14,4 triliun per tahun. Era kepemimpinan Presiden Prabowo juga ditandai dengan dimulainya proyek strategis baru, seperti groundbreaking Pabrik NPK Nitrat di Cikampek pada 23 Desember 2025 dan revamping Pabrik Amoniak PKT-2 Bontang pada 29 Januari 2026. Selain itu, pemerintah mulai mengembangkan proyek methanol nasional di Aceh dan Bontang dengan kapasitas mencapai 2,5 juta ton dan investasi sekitar US$ 1,8 miliar. Proyek ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan biodiesel dan mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri.
