Kebijakan baru ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu oleh pemerintah Indonesia diprediksi akan mengejutkan dunia usaha dan menimbulkan pertanyaan dari komunitas internasional serta investor mengenai implementasi tata kelola ekspor ini. Keputusan ini merupakan pilihan politik presiden yang didukung oleh mandat rakyat, menegaskan peran negara yang lebih besar dalam mengendalikan kekayaan alamnya. Indonesia tidak lagi ingin menjadi penonton pasif atas eksploitasi SDA yang telah berlangsung puluhan tahun tanpa kendali negara. Melalui kebijakan ini, negara hadir sebagai pengendali masa depan bangsanya.
Potensi jalan tengah yang ideal adalah negara hadir secara strategis sementara sektor swasta tetap memegang peran dalam produksi yang efisien. Namun, posisi presiden dalam hal ini masih belum dapat diprediksi sepenuhnya. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa praktik ekonomi liberal yang sepenuhnya menyerahkan SDA kepada pasar global tidaklah cocok untuk Indonesia. Sebaliknya, model ekonomi komando yang mematikan peran swasta juga bukan solusi, karena berpotensi mematikan ekonomi dan justru membuat negara lebih miskin. Oleh karena itu, jalan tengah yang selama ini banyak diadopsi oleh negara-negara dengan ekonomi sosialisme pasar seperti Jerman, Denmark, dan negara Skandinavia lainnya, tampaknya menjadi pilihan terbaik.
Dalam model jalan tengah ini, negara berperan aktif dalam regulasi untuk kemakmuran, menguasai data, dan melakukan pengawasan strategis, terutama terhadap devisa dari ekspor SDA. Sementara itu, sektor swasta fokus pada efisiensi produksi, inovasi, dan daya saing di pasar global. Inti dari kebijakan ini bukanlah persaingan ideologi antara negara atau pasar, melainkan bagaimana merancang implementasi sistem ekspor satu pintu yang dapat memperkuat negara tanpa mengorbankan efisiensi sektor swasta.
Untuk menghindari jebakan negara yang bertransformasi menjadi pedagang semata, diperlukan lembaga profesional independen. Kehadiran lembaga seperti Sucofindo dan SGS sangat krusial dalam membantu negara memperkuat pengawasan pengelolaan SDA melalui kendali ekspor. Lembaga independen ini akan menjamin transparansi dan kredibilitas global, yang sangat dibutuhkan di masa transisi ini. Jika desain tata kelola di lapangan berhasil, kebijakan ini berpotensi menjadi reformasi tata niaga terbesar sejak reformasi 1998. Namun, jika salah desain, dapat berujung pada monopoli birokrasi baru yang justru melemahkan ekonomi nasional.
Dari perspektif ekonomi politik dan analisis kebijakan, keberhasilan kebijakan ekspor satu pintu tidak terletak pada monopoli penuh oleh negara, melainkan pada desain tata kelola gabungan. Ini mencakup kontrol strategis negara atas SDA, peran efisien swasta, dan keterlibatan lembaga independen profesional di lapangan. Model ini dikenal sebagai "smart state trading", yang menggabungkan kekuatan negara dalam pengendalian devisa, penguasaan data, dan pengawasan, dengan efisiensi swasta di pasar. Model birokrasi murni yang rentan terhadap inefisiensi dan korupsi sebaiknya dihindari.
Peran lembaga profesional independen seperti Sucofindo dan SGS menjadi kunci keberhasilan, karena tata kelola semacam ini merupakan praktik terbaik di banyak negara. Kendali ekspor satu pintu dan pengawasannya tidak boleh semata-mata dipegang oleh monopoli BUMN atau birokrasi konvensional, melainkan melalui sistem verifikasi independen yang cepat dan tepat. Lembaga independen ini akan menjadi tulang punggung verifikasi nasional dalam audit volume, pengawasan pengiriman, sertifikasi mutu, dan integrasi data ekspor. Sementara itu, lembaga independen global akan berperan sebagai inspektor independen yang dipercaya oleh pembeli internasional.
Kombinasi kedua jenis lembaga ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan internasional. Pasar global menuntut transparansi, independensi, dan kredibilitas internasional. Dengan tata kelola yang tepat, negara tetap kuat dan hadir di lapangan, sementara kegiatan ekspor diaudit secara independen.
Melalui tata kelola yang optimal, tujuan kebijakan ini dapat tercapai. Indonesia berpotensi menjadi penentu harga, bukan lagi sekadar "price taker" yang dirugikan oleh permainan broker internasional. Pedagang-pedagang perantara di Singapura akan terkena dampak negatif dari kebijakan ini. Dengan konsolidasi tata kelola ekspor yang baik, Indonesia dapat meningkatkan daya tawar harga dan mengurangi peran broker atau trader internasional.
Munculnya kekuatan baru ini berpotensi membangun patokan harga regional dengan peningkatan pendapatan devisa. Namun, semua ini hanya mungkin terwujud jika tata kelolanya modern, transparan, dan didukung oleh kelembagaan yang dirancang dengan baik.
