Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan memulai masa transisi implementasi kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) secara satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan ini mencakup komoditas utama seperti batu bara, kelapa sawit (CPO), dan paduan besi (ferroalloy), dan mulai berlaku efektif sejak 1 Juni 2026. Untuk mendukung pelaksanaannya, Menteri Perdagangan Budi Santoso telah menerbitkan tiga Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang spesifik, mengatur ketentuan ekspor untuk masing-masing komoditas tersebut.
Permendag yang baru ini telah dirancang secara terpisah untuk CPO, ferroalloy, dan batu bara, menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem ekspor yang lebih terintegrasi dan efisien. Masa transisi ini dijadwalkan akan berlangsung selama tujuh bulan, dari 1 Juni hingga 31 Desember 2026. Selama periode ini, para pelaku usaha eksportir yang telah beroperasi sebelumnya dipastikan masih dapat melanjutkan aktivitas ekspor mereka seperti biasa. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan gejolak di pasar dan memberikan waktu bagi seluruh pihak untuk beradaptasi dengan sistem baru.
Meskipun demikian, selama masa transisi, para eksportir lama diwajibkan untuk melakukan pelaporan aktivitas ekspor mereka. Pelaporan ini akan dilakukan secara terintegrasi melalui sistem daring (online) yang terhubung dengan portal CEISA 4.0 milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dengan sistem pelaporan berbasis teknologi ini, diharapkan proses administrasi menjadi lebih transparan, cepat, dan efisien, serta meminimalkan potensi kesalahan manual.
Budi Santoso juga menegaskan bahwa tidak akan ada perubahan signifikan dalam skema Domestic Market Obligation (DMO) dalam beleid baru ini. Aturan DMO untuk komoditas seperti CPO tetap berlaku seperti sebelumnya. Nantinya, ketika implementasi penuh kebijakan ekspor satu pintu berlaku pada 1 Januari 2027, aturan DMO akan kembali dipegang oleh eksportir. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan baru ini dirancang untuk melengkapi, bukan menggantikan, kewajiban domestik yang telah ada.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menggarisbawahi pentingnya evaluasi berkala selama masa transisi. Evaluasi akan dilakukan secara intensif, terutama dalam tiga bulan pertama pelaksanaan, untuk mengidentifikasi potensi kendala dan area yang memerlukan penyesuaian. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar pertimbangan untuk langkah-langkah implementasi selanjutnya, memastikan bahwa kebijakan ekspor satu pintu dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya secara optimal. Target utama dari implementasi penuh ekspor SDA satu pintu melalui DSI ini adalah paling lambat pada 1 Januari 2027, yang diharapkan dapat memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor SDA.
