Meskipun ekonomi Indonesia tumbuh 5,6% pada kuartal I-2026, terdapat sinyal perlambatan akibat melemahnya daya beli, naiknya biaya produksi, dan stagnasi pertumbuhan kredit perbankan. Indeks Manufaktur PMI April 2026 turun ke 49,1, menandakan kontraksi. Survei Kadin menunjukkan 40,5% pengusaha menilai kondisi bisnis melemah, 44,5% kinerja industri melemah, dan 39% tidak berencana investasi dalam enam bulan ke depan. Para responden mengeluhkan tertahannya permintaan akibat lemahnya daya beli dan peningkatan biaya produksi yang menekan margin. Pertumbuhan kredit perbankan yang hanya di kisaran 9% juga belum mampu mendorong dunia usaha secara optimal.
Pelemahan daya beli dapat memicu berkurangnya permintaan, yang berujung pada pengurangan produksi oleh pengusaha. Hal ini berpotensi menyebabkan penurunan jam kerja, bahkan PHK massal, yang berakibat pada peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Di sisi produksi, kenaikan harga bahan baku dan modal akibat Perang Iran, serta tuntutan kenaikan upah, semakin menekan margin keuntungan. Situasi ini bahkan dapat mendorong pengusaha untuk relokasi pabrik ke kawasan berbiaya produksi lebih rendah, yang juga berpotensi menimbulkan PHK.
Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah peningkatan nilai tambah. Jatuhnya sektor manufaktur berarti berkurangnya pembentukan nilai tambah ekonomi dan perlambatan pertumbuhan. Untuk mencegah gelombang PHK dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, diajukan delapan langkah strategis.
Pertama, penegasan komitmen Pemerintah Prabowo untuk re-industrialisasi dengan mempercepat program hilirisasi BUMN. Terdapat 26 proyek hilirisasi yang telah di-ground breaking meliputi migas, batubara, nikel, bauksit, besi, aspal, sawit, kelapa, pala, bioethanol, bioavtur, peternakan ayam, dan garam industri. Pemerintah perlu mengantisipasi kendala seperti kredit macet, ketiadaan off-taker, kenaikan harga energi, logistik, perizinan, lahan, regulasi yang berubah-ubah, dan biaya rente birokrasi. Proyek kilang Masela dan kompleks petrokimia di sekitarnya juga harus segera dimulai.
Kedua, membantu industri manufaktur yang terdampak Perang Iran dengan mencari sumber bahan baku alternatif dan mengurangi beban pajak. Industri petrokimia, plastik, popok, pupuk, serta penerbangan nasional yang terdampak kenaikan harga bahan baku dan jet fuel perlu mendapatkan insentif.
Ketiga, mempercepat pembentukan satgas PHK untuk membantu penyaluran korban PHK ke sektor usaha lain dan menyalurkan jaminan pengangguran. Keterlibatan serikat buruh sangat vital dalam satgas ini.
Keempat, mempercepat pembangunan 1 juta rumah per tahun menggunakan dana BPJS Ketenagakerjaan. Pembangunan perumahan harus dilakukan oleh negara bekerja sama dengan koperasi perumahan pekerja, didanai BPJS Ketenagakerjaan dengan bunga dan cicilan ringan.
Kelima, mengintegrasikan koperasi desa merah putih dengan program hilirisasi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Koperasi desa harus bertransformasi menjadi koperasi produksi yang memiliki pabrik untuk hilirisasi sumber daya pedesaan.
Keenam, mempercepat penyelesaian konflik agraria dan reforma agraria untuk meningkatkan daya beli petani, serta menyediakan lahan untuk program perumahan dan re-industrialisasi.
Ketujuh, meningkatkan alokasi kredit perbankan untuk koperasi dan UMKM. Alokasi kredit perbankan perlu ditingkatkan hingga 30-40% dari total kredit perbankan untuk sektor yang menyerap 97% tenaga kerja nasional ini.
Kedelapan, menangkap potensi pembangunan ekonomi baru di Selat Malaka dengan menyediakan jasa pelayanan bagi kapal yang melintas, berpotensi mendatangkan pendapatan negara sebesar US$ 7,7 miliar per tahun.
