Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kini tengah serius mengkaji rencana pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai substitusi utama Liquefied Petroleum Gas (LPG). Langkah strategis ini diambil pemerintah guna mengoptimalkan potensi gas domestik sekaligus mempercepat kemandirian energi nasional di tengah fluktuasi harga komoditas global. Berdasarkan data terkini, konsumsi LPG nasional telah mencapai angka 8,6 juta ton per tahun. Namun, ironisnya, sekitar 7 juta ton atau hampir 80 persen dari total kebutuhan tersebut masih dipenuhi melalui jalur impor. Ketergantungan yang tinggi pada impor LPG ini tidak hanya membebani devisa negara, tetapi juga membuat ketahanan energi Indonesia rentan terhadap guncangan geopolitik dunia.
Bahlil menjelaskan bahwa bahan baku CNG sejatinya melimpah di dalam negeri, yakni berasal dari gas alam cair komponen C1 (metana) dan C2 (etana). Berbeda dengan LPG yang didominasi oleh gas C3 (propana) dan C4 (butana) yang produksinya di dalam negeri cenderung terbatas, gas C1 dan C2 merupakan hasil sampingan dari berbagai lapangan gas yang tersebar di wilayah Indonesia. Dalam prosesnya, gas alam ini akan dipadatkan menggunakan teknologi kompresi hingga mencapai tekanan antara 250 hingga 400 bar. Dengan tekanan tinggi tersebut, volume gas menjadi jauh lebih kecil sehingga mempermudah proses penyimpanan dan distribusi ke berbagai wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan pipa gas bumi.
Saat ini, ekosistem pemanfaatan CNG di Indonesia sudah mulai terbentuk dengan adanya 57 Badan Usaha Niaga yang bergerak aktif di bidang ini. Komoditas CNG sejauh ini telah banyak diserap oleh sektor industri, perhotelan, restoran, hingga beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) untuk kendaraan umum. Keunggulan utama dari CNG adalah seluruh rantai pasoknya, mulai dari bahan baku hingga proses pengolahan, dilakukan sepenuhnya di dalam negeri tanpa memerlukan komponen impor sedikit pun. Pemerintah melihat potensi ini sebagai peluang emas untuk menerapkan "survival mode" dalam kebijakan energi nasional, di mana prioritas utama diberikan pada pemanfaatan sumber daya lokal guna memitigasi dampak ketidakpastian ekonomi global.
Selain aspek kemandirian, transisi dari LPG ke CNG juga diharapkan mampu menekan beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai informasi, pemerintah harus mengeluarkan dana puluhan triliun setiap tahunnya untuk menambal selisih harga LPG subsidi 3 kilogram. Dengan mengalihkan konsumsi ke gas domestik seperti CNG, negara berpotensi menghemat anggaran secara signifikan. Bahlil menekankan bahwa rencana ini masih dalam tahap finalisasi dan konsolidasi mendalam agar implementasinya nanti berjalan efektif, baik dari sisi infrastruktur distribusi maupun kesiapan perangkat konversi di tingkat konsumen rumah tangga dan pelaku usaha kecil.
