Anggapan yang mengaitkan kenaikan utang negara dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai pandangan fiskal yang dangkal dan tidak memahami kompleksitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) modern. Pakar sekaligus Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, menjelaskan bahwa dalam tata kelola anggaran negara kontemporer, utang pemerintah tidak dialokasikan untuk satu program spesifik, melainkan merupakan bagian integral dari strategi pembiayaan negara secara menyeluruh. Utang ini mencakup berbagai pos pengeluaran, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi energi, perlindungan sosial, hingga upaya stabilisasi ekonomi.
Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menunjukkan bahwa hingga 31 Maret 2026, utang pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 9.920,42 triliun, setara dengan 40,75 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Komposisi utang ini mayoritas terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 8.652,89 triliun (87,22 persen) dan sisanya adalah pinjaman sebesar Rp 1.267,52 triliun (12,78 persen).
Ronny menegaskan bahwa realisasi utang tidak bisa disederhanakan hanya dengan mengaitkannya pada satu program tunggal. Secara teknokratis, struktur APBN Indonesia mengadopsi mekanisme pembiayaan gabungan atau pooled financing, bukan utang berbasis proyek (project-based debt) seperti yang mungkin dipahami oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu, klaim bahwa kenaikan utang disebabkan oleh MBG dianggap sebagai penyederhanaan yang tidak akurat secara akademik. Jika logika tersebut diterapkan, maka seluruh program negara, mulai dari pembangunan jalan tol hingga pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), dapat dituding sebagai penyebab tunggal utang. Padahal, mekanisme ekonomi negara jauh lebih kompleks daripada sekadar "cocokologi" fiskal di media sosial.
Lebih lanjut, Ronny menekankan bahwa investasi pada gizi anak merupakan bentuk belanja negara yang produktif dalam teori pembangunan modern. Kualitas sumber daya manusia dianggap sebagai fondasi utama produktivitas jangka panjang suatu negara. Anak-anak yang mengalami stunting, kekurangan protein, atau defisit nutrisi kronis berpotensi memiliki kapasitas kognitif dan produktivitas ekonomi yang lebih rendah saat dewasa. Dengan demikian, negara tidak sekadar mengeluarkan uang untuk makan siang anak-anak, melainkan melakukan investasi biologis dan intelektual terhadap generasi produktif untuk 15 hingga 20 tahun ke depan.
Biaya terbesar bagi sebuah negara, menurut Ronny, bukanlah memberikan makan kepada anak-anak, melainkan membiarkan satu generasi tumbuh dengan kualitas kesehatan dan kecerdasan yang buruk. Dampak negatifnya terhadap PDB di masa depan akan jauh lebih mahal. Selain aspek gizi, program MBG juga memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap sektor pertanian, peternakan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan, logistik daerah, hingga penciptaan lapangan kerja lokal. Uang negara yang dibelanjakan untuk program ini tidak hilang, melainkan berputar di dalam ekonomi domestik. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, instrumen fiskal seperti ini juga berfungsi untuk menjaga konsumsi nasional dan memperkuat permintaan domestik.
Oleh karena itu, perdebatan publik seharusnya difokuskan pada efektivitas pelaksanaan program, bukan mempertanyakan keberadaannya. Diskusi yang sehat seharusnya berpusat pada bagaimana memastikan program MBG tepat sasaran, efisien, dan bebas dari kebocoran, bukan pada pertanyaan apakah program tersebut perlu dilaksanakan atau tidak.
