Pengamat ekonomi mengkritik pandangan dangkal yang mengaitkan kenaikan utang negara dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai pandangan tersebut tidak memahami pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) modern. Pakar ISEAI, Ronny P. Sasmita, menegaskan bahwa utang pemerintah tidak pernah dialokasikan untuk satu program spesifik. Dalam tata kelola anggaran modern, utang merupakan bagian dari strategi pembiayaan negara secara keseluruhan, mencakup infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi energi, perlindungan sosial, hingga stabilisasi ekonomi.
Hingga 31 Maret 2026, utang pemerintah tercatat Rp 9.920,42 triliun atau 40,75% dari PDB. Komposisinya didominasi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 8.652,89 triliun (87,22%) dan sisanya pinjaman Rp 1.267,52 triliun (12,78%). Ronny menjelaskan bahwa realisasi utang tidak bisa disederhanakan hanya karena satu program. Struktur APBN Indonesia menggunakan mekanisme "pooled financing", bukan "project-based debt". Mengaitkan kenaikan utang dengan MBG adalah penyederhanaan yang tidak tepat secara akademik. Logika serupa bisa saja menuding program lain seperti jalan tol atau gaji ASN sebagai penyebab tunggal utang, padahal kompleksitas ekonomi negara jauh melampaui "cocoklogi fiskal" di media sosial.
Ronny justru melihat investasi pada gizi anak melalui MBG sebagai belanja negara yang produktif. Kualitas sumber daya manusia adalah fondasi produktivitas jangka panjang. Anak yang mengalami stunting atau defisit nutrisi kronis berpotensi memiliki kapasitas kognitif dan produktivitas ekonomi yang lebih rendah saat dewasa. Negara tidak sekadar mengeluarkan uang untuk makan siang, melainkan berinvestasi pada generasi produktif masa depan. Biaya terbesar bagi negara bukanlah memberi makan anak, melainkan membiarkan generasi tumbuh dengan kualitas kesehatan dan kecerdasan buruk, yang dampaknya akan jauh lebih mahal bagi PDB di masa depan.
Selain aspek gizi, MBG juga memiliki efek berganda pada sektor pertanian, peternakan, UMKM pangan, logistik daerah, hingga penciptaan lapangan kerja lokal. Uang negara berputar di ekonomi domestik, menjaga konsumsi nasional, dan memperkuat permintaan domestik di tengah ketidakpastian global. Perdebatan publik seharusnya difokuskan pada efektivitas pelaksanaan program, bukan mempertanyakan keberadaannya. Diskusi yang sehat adalah bagaimana memastikan MBG tepat sasaran, efisien, dan bebas dari kebocoran.
