Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Mufti Mubarak, secara tegas mendesak adanya evaluasi total terhadap seluruh sistem operasional PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyusul insiden memilukan yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur. Kecelakaan hebat yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line pada Senin malam, 27 April 2026, tersebut telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta puluhan penumpang lainnya mengalami luka-luka serius. Mufti menekankan bahwa peristiwa ini tidak boleh hanya dipandang sebagai kecelakaan teknis biasa, melainkan sebuah tragedi sistemik yang mencerminkan adanya celah besar dalam protokol keselamatan transportasi publik di Indonesia yang harus segera dibenahi.
Dalam pernyataan resminya, Mufti menyampaikan rasa duka cita yang mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan dan keprihatinan mendalam bagi para korban yang tengah menjalani perawatan. Ia menginstruksikan agar seluruh hak konsumen, terutama terkait santunan kematian, biaya perawatan medis hingga sembuh total, serta program pemulihan psikologis jangka panjang, harus dipenuhi secara maksimal oleh pihak operator. BPKN menilai bahwa perlindungan terhadap hak keselamatan jiwa adalah prioritas tertinggi yang tidak bisa ditawar dalam penyelenggaraan jasa transportasi massal yang digunakan jutaan orang setiap harinya.
Lebih lanjut, Mufti menyoroti indikasi kelemahan serius dalam manajemen pengendalian perjalanan kereta api. Insiden di mana dua rangkaian kereta berada di jalur yang sama menunjukkan kegagalan fungsi pengawasan dan sistem pengamanan berlapis. Menurutnya, penggunaan jalur yang tumpang tindih adalah bentuk kecerobohan sistemik yang sangat fatal di tengah kemajuan teknologi navigasi saat ini. Oleh karena itu, BPKN merekomendasikan langkah radikal berupa modernisasi total melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan integrasi sistem teknologi informasi secara menyeluruh untuk memantau pergerakan kereta secara presisi.
Penggunaan AI diharapkan mampu melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik jalur secara real-time, sehingga jika terdapat gangguan pada satu rangkaian, sistem secara otomatis akan memerintahkan pengereman pada rangkaian lain yang mendekat. Selain itu, peningkatan automated signaling system dan audit menyeluruh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan harus segera dilaksanakan. Mufti menegaskan bahwa ketergantungan pada sistem manual atau semi-manual harus segera ditinggalkan demi meminimalisir faktor human error yang sering menjadi penyebab utama kecelakaan.
Tragedi ini harus menjadi titik balik bagi Kementerian Perhubungan dan PT KAI untuk membenahi sektor perkeretaapian nasional secara fundamental. Mengingat kereta api adalah tulang punggung transportasi publik, jaminan keamanan adalah fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Investigasi mendalam yang melibatkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) harus dilakukan secara transparan untuk mengungkap penyebab pasti, apakah dipicu oleh gangguan sinyal atau kegagalan komunikasi operasional. BPKN berkomitmen akan terus mengawal proses ini hingga adanya perbaikan nyata demi mencegah terulangnya kelalaian yang mengancam nyawa konsumen.
