Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap insiden kecelakaan beruntun yang melibatkan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line dan Kereta Api (KA) Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur, Kota Bekasi. Tragedi yang terjadi pada Selasa, 28 April 2026 tersebut, dipicu oleh tindakan nekat sebuah mobil taksi online yang menerobos perlintasan sebidang saat kereta akan melintas. Akibat benturan pertama, satu rangkaian KRL terpaksa berhenti darurat di lintasan, yang kemudian berujung pada tabrakan fatal oleh KA Argo Bromo Anggrek dari arah belakang. Presiden Prabowo yang terjun langsung menjenguk para korban di RSUD Bekasi menyatakan bahwa banyaknya perlintasan sebidang yang tidak dijaga menjadi faktor utama tingginya angka kecelakaan transportasi rel di wilayah perkotaan yang padat penduduk.
Menanggapi urgensi tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah pusat akan segera mengambil langkah konkret dengan membangun flyover atau jalan layang di titik rawan tersebut. Langkah ini diambil setelah Pemerintah Kota Bekasi mengajukan permohonan izin untuk melakukan pemisahan jalur antara jalan raya dan rel kereta api guna meminimalisir interaksi fisik yang berbahaya. Prabowo mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur ini akan didanai melalui skema bantuan presiden (Banpres) agar proses eksekusinya dapat berjalan lebih cepat tanpa hambatan birokrasi anggaran yang panjang. Keberadaan flyover di Bekasi Timur dianggap sebagai solusi mendesak mengingat volume kendaraan dan frekuensi perjalanan kereta api di wilayah penyangga Jakarta ini terus meningkat setiap tahunnya.
Berdasarkan data keselamatan transportasi, perlintasan sebidang ilegal atau yang tidak dijaga memang menjadi titik lemah dalam sistem keamanan kereta api nasional. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, perlintasan sebidang seharusnya dibuat tidak sebidang melalui pembangunan flyover atau underpass untuk menjamin keselamatan publik. Presiden menekankan bahwa keselamatan nyawa warga negara adalah prioritas tertinggi, sehingga koordinasi antara Kementerian Perhubungan, PT KAI, dan pemerintah daerah harus diperkuat. Selain pembangunan fisik, Presiden juga menyoroti pentingnya edukasi bagi pengguna jalan agar tidak memaksakan diri melintas saat sinyal sudah berbunyi. Proyek flyover bantuan presiden ini diharapkan menjadi pilot project bagi penataan perlintasan kereta api di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Dengan adanya pemisahan jalur ini, diharapkan tidak hanya angka kecelakaan yang menurun drastis, tetapi juga kelancaran arus lalu lintas di kawasan Bekasi yang selama ini kerap mengalami kemacetan parah akibat penutupan palang pintu kereta.
