Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan kepastian bahwa tarif listrik untuk rumah tangga belum akan mengalami kenaikan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Bahlil sebagai respons atas maraknya kekhawatiran masyarakat yang beredar di media sosial mengenai potensi kenaikan tarif listrik. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, kajian mendalam yang telah dilakukan oleh pihaknya belum menghasilkan keputusan untuk menaikkan tarif listrik. "Sampai dengan hari ini saya bicara ini dan exercise yang kami lakukan itu belum ada kenaikan tarif listrik. Nanti kalau ada nanti akan disampaikan ya," tegas Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, 5 Mei 2026.
Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menetapkan bahwa tarif tenaga listrik untuk triwulan II, yang mencakup periode April hingga Juni 2026, tidak akan mengalami kenaikan. Keputusan strategis ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk secara konsisten menjaga dan melindungi daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memberikan keringanan dan stabilitas bagi rumah tangga.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan lebih lanjut mengenai dasar kebijakan ini. Ia menyatakan bahwa kebijakan untuk tidak menaikkan tarif listrik mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku, sekaligus mempertimbangkan secara cermat kondisi ekonomi masyarakat yang dinamis. "Masyarakat tidak perlu cemas karena pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode triwulan II-2026 tetap. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat setelah dilakukan perhitungan terhadap berbagai parameter ekonomi makro," ujar Tri dalam keterangan tertulis yang dirilis pada hari Senin, 30 Maret 2026.
Penegasan dari Menteri Bahlil dan penjelasan dari Plt Dirjen Ketenagalistrikan ini diharapkan dapat meredakan kekhawatiran yang berkembang di masyarakat. Keputusan untuk menahan kenaikan tarif listrik ini merupakan langkah proaktif pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga dan mendukung pemulihan ekonomi secara keseluruhan. Dengan tidak adanya kenaikan tarif listrik, masyarakat diharapkan dapat mengelola anggaran rumah tangga mereka dengan lebih baik, terutama untuk kebutuhan pokok seperti energi.
Selain itu, kebijakan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah terus memantau dan mengevaluasi berbagai indikator ekonomi makro untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil selalu berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Perhitungan yang matang terhadap berbagai parameter ekonomi makro, seperti inflasi, nilai tukar, dan harga komoditas energi internasional, menjadi dasar pengambilan keputusan tarif listrik. Upaya menjaga daya beli masyarakat merupakan prioritas utama pemerintah dalam menghadapi berbagai kondisi ekonomi, baik yang sudah diprediksi maupun yang bersifat tak terduga. Ke depan, komunikasi yang transparan dan berkala mengenai kebijakan energi diharapkan dapat terus menjaga kepercayaan publik.
