Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap praktik koruptif yang merajalela di kalangan birokrat pemerintahan, khususnya terkait regulasi perizinan usaha. Ia menyoroti betapa rumitnya proses
Presiden Prabowo Subianto menyoroti berbagai permasalahan mendasar terkait regulasi perizinan di Indonesia, yang dinilainya banyak yang tidak masuk akal dan menghambat berbagai sektor. Salah satu
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menanggapi positif surat yang dikirim oleh China Chamber of Commerce In Indonesia (Kadin China di Indonesia) kepada
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sepakat menunda kenaikan tarif royalti dan bea keluar (BK)
Presiden Prabowo Subianto secara tegas menginstruksikan jajarannya untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan berusaha di Indonesia. Keluhan dari para pengusaha mengenai lamanya pengurusan izin menjadi
