Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap praktik koruptif yang merajalela di kalangan birokrat pemerintahan, khususnya terkait regulasi perizinan usaha. Ia menyoroti betapa rumitnya proses perizinan di Indonesia yang kerap menjadi celah bagi para oknum birokrat untuk meraup keuntungan pribadi. Keluhan dari para pengusaha mengenai lamanya proses perizinan yang bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun, menjadi bukti nyata adanya permainan di balik layar. Prabowo mengungkapkan kekesalannya bahwa meskipun ia terus mendorong penyederhanaan regulasi, masih saja ada instansi yang sengaja menciptakan aturan-aturan yang berbelit-belit.
"Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk, terus terang saja saya sampaikan, untuk cari peluang. Ada yang nanti minta kickback, minta uang supaya izinnya dipercepat keluar," tegas Prabowo saat ditemui di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa praktik suap dan pemerasan terselubung melalui rumitnya birokrasi perizinan telah menjadi modus operandi yang mengakar. Para pengusaha, yang sejatinya ingin berkontribusi pada perekonomian negara melalui investasi dan penciptaan lapangan kerja, justru terhalang oleh sistem yang koruptif.
Prabowo menekankan pentingnya kemudahan dalam proses perizinan. Ia mencontohkan keluhan para pengusaha yang harus menunggu hingga satu hingga dua tahun hanya untuk mendapatkan izin usaha. Fenomena ini tentu sangat merugikan, tidak hanya bagi pengusaha tetapi juga bagi iklim investasi secara keseluruhan. Investor, baik domestik maupun asing, akan berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya di negara yang birokrasinya berbelit-belit dan sarat dengan praktik pungutan liar.
Menanggapi masalah ini, Prabowo telah menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk segera membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang melibatkan para pakar. Tugas utama satgas ini adalah mempercepat proses deregulasi dan menyederhanakan semua regulasi yang ada. Arahannya sangat jelas: mempermudah, bukan mempersulit. Dukungan dan bantuan harus diberikan kepada para pengusaha yang berniat baik untuk bekerja dan berinvestasi. Namun, bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran, tindakan tegas akan diambil.
Pernyataan Prabowo ini merupakan sinyal kuat bahwa pemerintahannya tidak akan mentolerir praktik korupsi dan kolusi yang merugikan masyarakat dan perekonomian. Upaya penyederhanaan regulasi perizinan diharapkan tidak hanya sekadar retorika, tetapi benar-benar diimplementasikan secara nyata di lapangan. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi magnet bagi investasi, menciptakan iklim bisnis yang sehat, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
