Produksi telur Indonesia pada tahun 2026 diproyeksikan melonjak mencapai sekitar 7,3 juta ton, melampaui kebutuhan nasional yang diperkirakan hanya 6,4 juta ton. Surplus pasokan ini berimbas pada jatuhnya harga telur di tingkat peternak, bahkan seringkali berada di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP). Kondisi ini mengancam keberlangsungan usaha peternak mandiri, terutama di sentra-sentra produksi utama.
Peningkatan produksi yang signifikan ini tidak diimbangi dengan perluasan penyerapan pasar, menyebabkan tumpukan pasokan di berbagai daerah. Peternak rakyat menjadi pihak yang paling rentan dalam situasi ini. Keterbatasan mereka dalam hal daya simpan telur, akses distribusi yang terbatas, serta posisi tawar yang lemah di pasar membuat mereka kesulitan menghadapi anjloknya harga.
Ketua Umum Gabungan Organisasi Perunggasan Nasional (GOPAN), Herry Dermawan, menyatakan bahwa harga telur saat ini sangat fluktuatif dan mudah dipengaruhi oleh isu pasar serta distribusi. Ia menekankan bahwa harga yang terjadi di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan mekanisme pasar yang sehat. "Harga hari ini bukan harga asli. Harga telur sangat sensitif terhadap isu," tegas Herry.
Menyikapi situasi ini, pelaku usaha dan asosiasi peternak mendesak pemerintah untuk segera memperkuat upaya penyerapan dan pengawasan distribusi. Tujuannya adalah untuk mencegah harga telur terus merosot di bawah biaya produksi yang ekonomis bagi peternak rakyat. Stabilisasi harga, menurut mereka, tidak cukup hanya dilakukan di tingkat hilir, melainkan harus menyentuh seluruh rantai distribusi dan tata niaga.
Ketua Umum Asosiasi Peternak Layer Nasional, Musbar Mesdi, menyoroti pentingnya peningkatan penyerapan telur melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia berpendapat bahwa peningkatan konsumsi dalam program tersebut sangat krusial untuk membantu menjaga stabilitas harga di tingkat peternak. "Kami berharap penyerapan telur oleh MBG ditingkatkan karena sekarang ini masih sedikit. Selain itu, ke depannya harga telur jangan di bawah Rp 25.000," harap Musbar.
Pemerintah, melalui koordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Gizi Nasional (BGN), serta asosiasi peternak dan pelaku usaha, mulai mengonsolidasikan langkah-langkah stabilisasi. Targetnya adalah mengembalikan harga telur menuju harga acuan sebesar Rp 26.500 per kilogram.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menjelaskan bahwa kenaikan produksi telur belakangan ini dipicu oleh peningkatan investasi di sektor ayam petelur serta bertambahnya kebutuhan pangan masyarakat, termasuk untuk mendukung Program MBG. Kementan mencatat adanya kenaikan ketersediaan telur secara tahunan yang mencapai sekitar 30 persen. "Tujuan rapat hari ini membahas beberapa hal, khususnya terkait stabilisasi harga telur di tingkat peternak yang belakangan ini memang sedikit turun di bawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah," ujar Agung.
Dalam upaya stabilisasi, pemerintah juga meminta peran aktif koperasi dan asosiasi peternak untuk menjaga harga agar kembali mendekati harga acuan. Satgas Pangan dan Satgas Stabilisasi Harga diminta untuk memperkuat pengawasan di lapangan, terutama dalam aspek distribusi dan perdagangan antar daerah. Agung menegaskan, "Menteri Pertanian selaku Kepala Badan Pangan Nasional memerintahkan kepada kami untuk segera melakukan tindakan koreksi. Besok kami meminta agar harga di tingkat peternak sudah naik menuju harga acuan."
