Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2014-2016, Sudirman Said, mengemukakan bahwa akar permasalahan ketahanan energi Indonesia tidak semata-mata disebabkan oleh fluktuasi harga minyak dunia. Sebaliknya, ia menyoroti pola pikir jangka pendek atau short-termisme yang telah mengakar dalam pengambilan kebijakan energi nasional selama bertahun-tahun sebagai penyebab utamanya.
Dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta Selatan, pada Rabu (30/4/2026), Sudirman Said merinci tiga aspek fundamental yang terus menekan ketahanan energi Indonesia. "Yang pertama dan paling mendasar adalah short-termisme," tegasnya. Menurutnya, kecenderungan untuk memprioritaskan solusi instan dan keuntungan jangka pendek mengabaikan kebutuhan strategis dan berkelanjutan dalam sektor energi.
Aspek kedua yang diidentifikasi adalah dominasi politik dan kebijakan populis. Sudirman Said berpendapat bahwa keputusan-keputusan energi seringkali lebih didorong oleh popularitas sesaat dan tekanan politik daripada pertimbangan teknis dan dampak jangka panjang yang sesungguhnya bagi negara. Hal ini menciptakan ketidakstabilan dalam arah kebijakan dan implementasi program energi yang seharusnya berorientasi pada masa depan.
Aspek ketiga yang tak kalah krusial adalah praktik konflik kepentingan antara para pengambil kebijakan dan pelaku usaha di sektor energi. Meskipun tidak menyebutkan kasus atau nama spesifik, Sudirman Said menegaskan bahwa adanya potensi benturan kepentingan ini dapat mengaburkan objektivitas dalam perumusan kebijakan dan pengawasan, yang pada akhirnya merugikan kepentingan nasional.
Akibat dari ketiga faktor tersebut, Sudirman Said menyimpulkan bahwa Indonesia kerap kali "kalang-kabut" dalam mengelola isu-isu fundamental dan berdimensi jangka panjang di sektor energi. Ia mencontohkan berbagai permasalahan yang saling terkait, seperti stagnasi dalam eksplorasi minyak dan gas bumi (migas), minimnya investasi dalam riset dan pengembangan energi, lambatnya transisi menuju energi baru dan terbarukan, serta ketidakefisienan dalam tata kelola pasokan minyak. "Semuanya seret," keluhnya.
Sudirman Said memberikan ilustrasi konkret mengenai inkonsistensi kebijakan transisi energi. Ia menyatakan bahwa dari satu dekade ke dekade berikutnya, polanya cenderung berulang. Wacana peralihan ke energi baru dan terbarukan hanya menguat ketika harga minyak dunia sedang melambung tinggi. Namun, ketika pasar kembali stabil, urgensi untuk bertransisi menjadi hilang, bahkan hanya menjadi "hangat-hangat tahi ayam".
"Riuh-rendah transisi energi hanya ada dalam suasana harga minyak sedang ekstrem tinggi. Begitu keadaan normal, kita terninabobokan, lupa, dan kembali pada business as usual," ungkap Sudirman Said, yang saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Harkat Negeri. Ia menekankan pentingnya visi jangka panjang dan komitmen yang konsisten untuk mewujudkan ketahanan energi yang sesungguhnya, bukan sekadar respons reaktif terhadap gejolak pasar.
