Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radhi, menyambut positif kebijakan pemerintah yang mengarahkan subsidi kendaraan listrik (EV) berbasis nikel atau nickel manganese cobalt (NMC) sebagai langkah strategis penguatan kedaulatan energi nasional. Indonesia, dengan cadangan nikel terbesar di dunia, memiliki keunggulan kompetitif untuk mengintegrasikan sumber daya alamnya langsung dengan industri baterai EV nasional. Fahmi menilai, selektivitas pemerintah dalam pemberian insentif ini, khususnya untuk kendaraan berbasis nikel, sangat tepat guna mendorong hilirisasi dan membangun ekosistem EV nasional yang kuat dari hulu ke hilir.
Pemerintah berencana menggulirkan kembali subsidi EV mulai Juni 2026, dengan target alokasi 200 ribu unit untuk mobil dan sepeda motor listrik. Program ini bertujuan menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sekaligus mengurangi ketergantungan impor energi dalam jangka panjang. Skema insentif yang disiapkan mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100 persen untuk mobil listrik berbasis baterai nikel/NMC. Sementara itu, kendaraan listrik dengan baterai non-nikel akan mendapatkan PPN DTP sebesar 40 persen. Selain itu, subsidi pembelian sepeda motor listrik sebesar Rp 5 juta per unit juga disiapkan.
Fahmi berpendapat bahwa teknologi baterai NMC lebih relevan bagi Indonesia dibandingkan teknologi lithium iron phosphate (LFP). Hal ini dikarenakan bahan baku utama LFP belum diproduksi di dalam negeri, sehingga manfaat ekonominya tidak sebesar baterai berbasis nikel. Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai mengurangi insentif untuk kendaraan listrik impor utuh (completely built up / CBU). Kebijakan ini dinilai akan membuka ruang yang lebih besar bagi pertumbuhan industri EV nasional.
"Yang paling penting justru bagaimana ini menjadi kesempatan bagi Indonesia menciptakan ekosistem industrialisasi kendaraan listrik dari hulu sampai hilir," tegas Fahmi. Kebijakan ini tidak hanya penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM, tetapi juga untuk memperkuat industri baterai dan kendaraan listrik nasional secara menyeluruh. Dengan memanfaatkan kekayaan nikelnya, Indonesia berpotensi menjadi pemain utama dalam rantai pasok global EV. Teknologi baterai NMC, yang menggunakan nikel sebagai komponen utama, sangat sesuai dengan potensi sumber daya alam Indonesia.
Pemberian insentif yang lebih besar untuk EV berbasis nikel akan mendorong produsen untuk lebih banyak menggunakan komponen lokal, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri. Selain itu, dengan mengurangi insentif untuk kendaraan CBU, pemerintah secara tidak langsung mendorong investasi di sektor manufaktur EV di Indonesia. Hal ini akan memacu transfer teknologi dan pengembangan keahlian tenaga kerja lokal, yang merupakan elemen krusial dalam membangun kemandirian industri.
Strategi pemerintah dalam memprioritaskan EV berbasis nikel menunjukkan pemahaman mendalam tentang potensi ekonomi dan geopolitik sumber daya alam Indonesia. Dengan mengintegrasikan industri baterai dan kendaraan listrik secara nasional, Indonesia dapat mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan memperkuat posisi tawarnya di pasar internasional. Pengembangan ekosistem EV yang komprehensif dari hulu hingga hilir akan menjadi fondasi penting bagi transisi energi berkelanjutan di Indonesia.
