Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, kini tengah berupaya keras merumuskan strategi jitu untuk melepaskan Indonesia dari belenggu ketergantungan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang telah mencapai angka mengkhawatirkan, yakni 7 juta ton per tahun. Tingginya volume impor ini tidak hanya mengancam ketahanan energi nasional, tetapi juga memberikan tekanan berat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui alokasi subsidi yang terus membengkak. Dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan, Bahlil mengungkapkan bahwa dirinya hampir setiap malam mengkaji berbagai opsi sumber energi alternatif karena produksi domestik untuk komponen utama LPG, yaitu gas propana (C3) dan butana (C4), sangat terbatas di dalam negeri.
Sebagai solusi strategis, pemerintah mulai memfokuskan perhatian pada pengembangan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai substitusi utama LPG. Berbeda dengan LPG yang bahan bakunya sulit didapat secara lokal, CNG memanfaatkan gas metana (C1) dan etana (C2) yang ketersediaannya sangat melimpah di berbagai ladang gas di seluruh penjuru Indonesia. Bahlil menjelaskan bahwa dengan dukungan teknologi kompresi tinggi, gas tersebut dapat ditekan hingga mencapai 250 sampai 400 bar, sehingga memiliki efisiensi pemakaian yang baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Pemanfaatan CNG dinilai sebagai langkah yang paling masuk akal untuk mengoptimalkan kekayaan alam domestik yang selama ini belum tergarap maksimal untuk konsumsi energi harian masyarakat.
Selain CNG, Bahlil juga menyiapkan peta jalan transisi energi melalui pengembangan Dimetil Eter (DME) yang merupakan hasil gasifikasi batu bara kalori rendah. Namun, CNG saat ini menjadi prioritas yang tengah dikonsolidasikan secara intensif. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa Indonesia tidak lagi bergantung pada pasokan energi dari luar negeri yang harganya sangat fluktuatif dan dipengaruhi oleh geopolitik global. Penggunaan CNG diharapkan mampu menghemat devisa negara dalam jumlah besar dan mendorong kemandirian energi yang lebih berkelanjutan.
Kendati demikian, Bahlil menekankan bahwa rencana penerapan CNG masih dalam tahap finalisasi dan pengkajian mendalam. Pemerintah tidak ingin terburu-buru tanpa persiapan infrastruktur dan aspek keamanan yang matang, mengingat distribusi gas bertekanan tinggi memerlukan standar pengawasan yang ketat. Dengan mengonversi penggunaan LPG ke CNG, Indonesia berpeluang besar menciptakan ekosistem energi baru yang lebih bersih dan ekonomis. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen besar pemerintah untuk mencapai kedaulatan energi nasional sekaligus menekan defisit neraca perdagangan di sektor migas pada tahun-tahun mendatang.
