Stimulus PPh Final & Diskon Transportasi Dongkrak Daya Beli Jangka Pendek

Budi Santoso

Stimulus PPh Final & Diskon Transportasi Dongkrak Daya Beli Jangka Pendek

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam memberikan stimulus berupa penurunan Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 1,5 persen dan diskon transportasi. Langkah ini dinilai positif untuk menjaga daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek. "Secara umum saya mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Dalam situasi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, stimulus yang dapat membantu menjaga konsumsi rumah tangga memang diperlukan," ujar Fakhrul di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Fakhrul menambahkan, penurunan PPh Final juga menjadi sinyal positif bagi pemerintah dalam memberikan perhatian kepada sektor ekonomi kreatif dan profesi yang sebelumnya sering terabaikan dalam pembahasan kebijakan ekonomi. "Penurunan PPh Final bagi penulis juga merupakan sinyal positif bahwa pemerintah mulai memberikan perhatian kepada sektor ekonomi kreatif dan profesi-profesi yang selama ini sering luput dari pembahasan kebijakan ekonomi," jelasnya.

Kebijakan diskon transportasi berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi berbagai sektor seperti pariwisata, perhotelan, restoran, perdagangan ritel, hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada aktivitas perjalanan domestik. "Ketika biaya perjalanan turun, masyarakat cenderung lebih banyak melakukan perjalanan dan membelanjakan uangnya di berbagai daerah. Ini tentu memberikan multiplier effect yang cukup baik bagi perekonomian lokal, terutama pada periode liburan sekolah dan akhir tahun," terangnya.

Baca Juga :  Prabowo Teken Perpres, Potongan Ojol Jadi Maksimal 8%

Namun, Fakhrul mengingatkan bahwa dampak stimulus konsumsi semacam ini pada dasarnya bersifat sementara. "Kita perlu melihat kebijakan ini secara proporsional. Dampaknya tentu ada, tetapi umumnya bersifat temporer. Setelah periode stimulus berakhir, aktivitas ekonomi biasanya akan kembali ke tren normalnya. Karena itu, kita tidak bisa mengandalkan stimulus konsumsi sebagai satu-satunya mesin pertumbuhan ekonomi," tegasnya.

Lebih lanjut, Fakhrul menekankan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi nasional seharusnya tidak hanya diukur dari peningkatan konsumsi dalam periode tertentu, melainkan dari kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. "Yang paling penting bukan sekadar berapa banyak orang yang naik kereta, pesawat, atau bus selama masa liburan. Yang lebih penting adalah apakah dunia usaha semakin percaya diri untuk berekspansi, berinvestasi, dan membuka lapangan pekerjaan baru," katanya.

Tantangan terbesar ekonomi Indonesia saat ini adalah bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi mampu menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan berkelanjutan. "Pada akhirnya masyarakat tidak menjadi sejahtera karena mendapatkan diskon tiket selama beberapa minggu. Masyarakat menjadi sejahtera karena memiliki pekerjaan yang baik, pendapatan yang meningkat, dan keyakinan bahwa masa depannya lebih baik dibanding hari ini," ujarnya.

Fakhrul menambahkan, stimulus konsumsi dapat menjadi pelengkap yang baik untuk menjaga momentum pertumbuhan, namun pemerintah tetap perlu menempatkan penciptaan lapangan kerja sebagai prioritas utama. "Karena itu saya melihat stimulus ini baik dan patut diapresiasi. Namun agenda yang lebih besar tetap bagaimana menjaga iklim investasi, meningkatkan kepastian kebijakan, memperkuat sektor industri, dan menciptakan lapangan kerja dalam jumlah yang lebih besar," kata Fakhrul.

Baca Juga :  Transmart Full Day Sale Hadir 24 Mei 2026, Diskon Besar!

Ia menyimpulkan, "Konsumsi bisa membantu ekonomi bergerak lebih cepat, tetapi lapangan kerja adalah fondasi yang menentukan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia."

Also Read

Tinggalkan komentar