Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya menyetujui alokasi anggaran untuk insentif mobil listrik pada Juni 2026, sebuah kebijakan yang sebelumnya sempat ia ragukan. Keputusan strategis ini didorong oleh proyeksi berlanjutnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran, yang diperkirakan akan terus menaikkan harga minyak mentah dunia. Purbaya mengungkapkan kekhawatirannya bahwa tanpa intervensi kebijakan, konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) masyarakat akan terus meningkat seiring dengan kenaikan harga.
"Karena kita lihat harga minyak dunia kan nggak akan turun. Setelah saya ke AS, saya pelajari cara AS melakukan diskusi dan mendesain term yang diberikan untuk Iran, itu sepertinya desainnya untuk negara yang kalah perang dan pasti akan ditolak oleh Iran, hitungan saya ya. Jadi kelihatannya kalau gitu perangnya masih panjang," ujar Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).
Perkiraan awal Purbaya mengenai potensi berakhirnya konflik AS-Iran pada September 2026, seiring dengan pemilihan umum di Amerika Serikat, kini mulai bergeser. Ia melihat eskalasi yang lebih panjang, sehingga diperlukan langkah antisipatif untuk mengamankan pasokan energi dalam negeri. Peralihan ke kendaraan listrik menjadi solusi krusial untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM yang harganya fluktuatif dan cenderung naik.
"Jika tidak ada intervensi kebijakan yang mengubah pola konsumsi energi masyarakat dari bahan bakar minyak (BBM) menjadi listrik, maka konsumsi BBM diproyeksikan akan terus meningkat dengan harga yang lebih mahal. Oleh karena itu pemerintah ingin mendorong penggunaan kendaraan listrik dengan cara pemberian insentif," jelas Purbaya.
Selain itu, Purbaya menyoroti melimpahnya pasokan listrik domestik yang belum sepenuhnya termanfaatkan. Ia memperkirakan sekitar 30% kapasitas produksi listrik nasional belum terpakai, namun negara tetap dibebani biaya produksinya. Dengan mengalihkan konsumsi energi dari BBM ke listrik, pemerintah dapat menghemat anggaran subsidi baik untuk PLN maupun BBM.
"Konsumsi BBM kita juga akan masih tinggi dan dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kalau saya bisa pindahkan ke listrik, itu akan mengurangi impor kita dengan signifikan kan?," tanyanya retoris. "Itu mungkin kapasitas yang baru terpakai sekitar 70%, masih ada 30% listrik yang kita bayar tetapi nggak dipakai. Kalau saya nggak salah ingat ya. Yang jelas ada listrik yang kepakai yang kita bayar, saya mau pakai itu supaya subsidinya di PLN mengecil, BBM juga mengecil, itu utamanya," tegas Purbaya.
Langkah strategis ini diharapkan dapat menstabilkan harga energi dalam negeri, mengurangi beban anggaran negara, dan mendorong transisi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik global.
