Pemerintah Indonesia tengah berupaya merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 mengenai perdagangan melalui sistem elektronik. Langkah ini diambil sebagai respons atas keluhan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait tingginya biaya administrasi dan logistik di platform digital. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyatakan bahwa revisi ini bertujuan untuk memperbaiki ekosistem e-commerce di Indonesia agar lebih berpihak pada UMKM dan produk lokal.
Permendag 31/2023 sebelumnya mengatur berbagai aspek perdagangan digital, termasuk perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha. Namun, dinamika industri yang terus berkembang dan kebutuhan pelaku usaha yang spesifik mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Revisi aturan ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di ranah niaga daring.
Salah satu fokus utama revisi adalah memastikan hak-hak penjual dan produk lokal mendapatkan prioritas dalam hal promosi dan penjualan di platform e-commerce. Budi Santoso menekankan pentingnya menciptakan ekosistem perdagangan digital yang seimbang, di mana ada simbiosis mutualisme antara platform digital dan para penjual. "E-commerce juga butuh seller, seller juga butuh e-commerce. Tapi bagaimana mereka bisa berjalan bersama dan kewajiban masing-masing harus saling menguntungkan agar ekosistemnya berjalan dengan bagus," ujar Budi.
Dalam proses penyusunan revisi, pemerintah memastikan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan platform digital dan para penjual. Hal ini penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan pasar dan mampu menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan. Berbagai instrumen kebijakan tengah dikaji secara mendalam sebelum aturan baru tersebut resmi ditetapkan. Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan perdagangan digital yang lebih sehat, transparan, dan menguntungkan bagi seluruh pihak, terutama UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Diharapkan dengan adanya revisi ini, UMKM dapat lebih mudah menjangkau pasar yang lebih luas, mengurangi beban biaya operasional, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan mereka. Perbaikan ekosistem e-commerce ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia secara keseluruhan.
