Puluhan negara kini mengantre untuk mengakses dana pinjaman darurat dari Bank Dunia (World Bank) sebagai respons terhadap gejolak ekonomi global akibat konflik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga energi. Dokumen internal Bank Dunia yang bocor ke publik, sebagaimana diberitakan Reuters pada Minggu (24/5/2026), mengungkap bahwa setidaknya 27 negara berencana memanfaatkan instrumen krisis yang baru disiapkan. Meskipun nama negara dan rincian jumlah dana yang diajukan belum diungkapkan, Bank Dunia sendiri memilih bungkam saat dimintai konfirmasi.
Dokumen tersebut mengindikasikan bahwa tiga negara telah berhasil menyetujui penggunaan instrumen krisis baru ini sejak eskalasi konflik Timur Tengah pada 28 Februari 2026. Sementara itu, negara-negara lain masih dalam proses negosiasi dan penyelesaian administrasi. Dampak perang terhadap pasar energi global telah mengganggu rantai pasok dan memberikan tekanan ekonomi signifikan, terutama bagi negara-negara berkembang di Afrika. Pejabat dari Kenya dan Irak telah mengkonfirmasi bahwa mereka secara aktif mencari dukungan keuangan cepat dari Bank Dunia untuk mengatasi tantangan spesifik. Di Kenya, dana darurat ini diarahkan untuk meredam lonjakan harga bahan bakar, sementara Irak menggunakannya untuk mengkompensasi penurunan pendapatan ekspor minyak akibat terganggunya rantai pasok.
Presiden Bank Dunia, Ajay Banga, sebelumnya telah mengumumkan kesiapan lembaganya untuk menyediakan sekitar US$ 20-25 miliar melalui perangkat krisis ini. Selain itu, Bank Dunia berencana untuk mengalihkan sebagian portofolionya guna meningkatkan total dana bantuan menjadi US$ 60 miliar dalam enam bulan ke depan. Langkah-langkah restrukturisasi jangka panjang yang lebih besar juga tengah dikaji untuk meningkatkan potensi bantuan hingga sekitar US$ 100 miliar.
Di tengah antrean panjang negara-negara yang membutuhkan bantuan, Indonesia secara tegas menyatakan penolakannya terhadap tawaran pinjaman dari lembaga keuangan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa tawaran pinjaman senilai US$ 25-30 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia telah diterima saat kunjungan kerjanya ke Washington DC pada 13-17 April 2026. Tawaran ini diajukan sebagai antisipasi dampak perang terhadap stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi.
Namun, Purbaya dengan percaya diri menolak tawaran tersebut. Ia menjelaskan bahwa Indonesia tidak memerlukan pinjaman tersebut karena memiliki cadangan devisa yang cukup, diperkirakan mencapai US$ 25 miliar, yang dianggap memadai untuk mengamankan kondisi perekonomian negara. Pernyataan Purbaya ini disambut dengan reaksi kurang menyenangkan dari pimpinan IMF dan Bank Dunia, yang ia tafsirkan sebagai kekecewaan karena kehilangan potensi pendapatan dari bunga pinjaman.
