Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal telah melakukan peninjauan mendalam terhadap lokasi usulan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Usulan dari Pemerintah Provinsi NTB ini mencakup lahan seluas 31 hektare yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi dua area terpisah. Kunjungan yang berlangsung pada Jumat, 29 Mei 2026, ini menggarisbawahi pentingnya pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah tersebut.
Menteri Dody Hanggodo menekankan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di Bima ini bukan tanpa tantangan. Skala proyek yang sangat besar, dengan target penampungan hingga 3.000 siswa, memerlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya. Beberapa kendala signifikan yang teridentifikasi meliputi kondisi jalan akses untuk pengangkutan material konstruksi yang memadai, serta kebutuhan perbaikan dan penataan bantaran sungai di sekitar lokasi. Kementerian PU secara aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Bima untuk menemukan solusi komprehensif atas tantangan-tantangan tersebut. "Kementerian PU terus berkoordinasi dengan Pemprov dan Pemda agar bisa dicarikan solusinya," ujar Dody dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Sabtu, 30 Mei 2026.
Menanggapi pernyataan Menteri PU, Gubernur NTB Muhammad Iqbal menyatakan bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bima akan menjadi perhatian utama. Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk berkoordinasi erat dengan Kementerian PU guna mengatasinya. Iqbal menambahkan bahwa terkait dengan akses jalan, akan diupayakan pembangunan jalan alternatif untuk mempermudah mobilitas. Untuk penanganan masalah sungai, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I. Dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bima telah ditegaskan untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai rencana.
Kunjungan ini juga memberikan gambaran tentang perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat di NTB. Saat ini, Provinsi NTB juga tengah menyelesaikan pembangunan SR Tahap II yang berlokasi di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Sekolah ini dirancang sebagai pusat pendidikan terpadu yang mencakup jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Fasilitas yang akan tersedia sangat modern, meliputi ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan yang lengkap, perpustakaan mutakhir, pusat pembelajaran digital, serta asrama terpisah untuk siswa dan guru. Berbagai fasilitas penunjang lainnya seperti kantin, klinik, dan lapangan olahraga juga akan menjadi bagian integral dari kompleks pendidikan ini.
Sebagai informasi tambahan, Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Direktorat Prasarana Strategis, sedang menggarap pembangunan 93 lokasi Sekolah Rakyat Tahap II di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Hingga 20 Mei 2026, progres fisik pembangunan secara rata-rata telah mencapai angka 59 persen, menunjukkan komitmen pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan berkualitas di tanah air. Pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan kesempatan belajar yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan.
