Presiden Prabowo Subianto dalam pidato peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, pada Senin (1/6/2026), menegaskan bahwa kebijakan pengaturan ekspor sumber daya alam (SDA) merupakan langkah strategis pemerintah demi memaksimalkan manfaat kekayaan alam Indonesia untuk seluruh rakyat. Beliau menyoroti bahwa selama ini, sebagian besar keuntungan dari pengelolaan SDA nasional masih mengalir ke luar negeri dan belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat di dalam negeri. "Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu," ujar Presiden Prabowo, menggarisbawahi pentingnya kontrol pemerintah dalam pengelolaan ekspor SDA.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya investasi besar-besaran di sektor industrialisasi berbasis hilirisasi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah SDA Indonesia sebelum diekspor, sehingga memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar bagi negara. Selain itu, pemerintah berupaya memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor. Tujuannya adalah agar manfaat ekonomi dari kekayaan alam nasional dapat lebih dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Prinsip ekonomi yang egaliter dan berorientasi pada kepentingan rakyat harus menjadi landasan utama. Beliau menilai bahwa arah pembangunan ekonomi nasional telah digariskan secara jelas oleh para pendiri bangsa dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan perekonomian sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan.
Dalam konteks ini, penguatan koperasi menjadi salah satu agenda penting pemerintah. Koperasi dipandang sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, dan memberdayakan masyarakat. "Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat, dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru," tegas Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo menutup pidatonya dengan menekankan bahwa tujuan akhir dari pembangunan ekonomi nasional adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi harus berjalan selaras dengan pemerataan hasil pembangunan. Dengan demikian, kemajuan dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sejalan dengan amanat Pancasila.
