Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengumumkan perpanjangan program bantuan pangan hingga Juni mendatang, sebagai salah satu instrumen krusial dalam stabilisasi harga pangan pokok strategis. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan bahwa distribusi bantuan pangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengendalikan harga pangan, seiring dengan percepatan pasokan Minyakita ke pasar. Minyakita, yang termasuk dalam paket bantuan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sejatinya merupakan kontribusi produsen minyak sawit dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik sebelum mendapatkan izin ekspor, bukan program subsidi pemerintah.
Ketut Astawa mengungkapkan instruksi kepada Perum Bulog untuk segera mendistribusikan bantuan pangan yang realisasinya saat ini baru mencapai sekitar 34 persen. Keputusan perpanjangan program ini diambil dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) di Kemenko Perekonomian. Ia menekankan bahwa percepatan penyaluran bantuan pangan pada periode Mei hingga Juni sangat penting untuk menstabilkan harga beras dan minyak goreng. Dengan alokasi minyak goreng sekitar 132,9 ribu kiloliter untuk bantuan pangan, penyaluran serentak diharapkan mampu mengendalikan harga Minyakita secara langsung maupun tidak langsung.
Meskipun data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren penurunan harga Minyakita secara mingguan di skala nasional, harga tersebut masih sedikit di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp 15.700 per liter. Hingga 20 Mei, Bapanas mencatat penyaluran Minyakita melalui bantuan pangan telah mencapai 46,2 ribu kiloliter kepada 11,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masih tersisa pagu penyaluran Minyakita sebanyak 86,8 ribu kiloliter yang akan dikebut hingga pertengahan tahun 2026. Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa minyak goreng juga dilaporkan masih memadai, dengan Bulog mengelola stok 89 ribu kiloliter dan ID FOOD 700 kiloliter per 20 Mei.
Ketut Astawa menegaskan bahwa bantuan pangan yang mencakup 4 liter minyak goreng per KPM akan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk membeli minyak goreng di pasar, sehingga perannya sangat vital. Bapanas juga mendukung upaya Kementerian Perdagangan dalam memperlancar distribusi Minyakita ke pasar, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan Banten. Komitmen Domestic Market Obligation (DMO) dari 10 produsen minyak sawit telah dipegang teguh untuk disalurkan sepenuhnya kepada Bulog.
Sebelumnya, usulan untuk melanjutkan program bantuan pangan bagi masyarakat yang membutuhkan telah disetujui dalam rapat dengar pendapat antara Perum Bulog dan Komisi IV DPR RI. Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menilai tambahan bantuan pangan ini penting untuk mengantisipasi dampak El Nino ekstrem dan menjaga ketahanan pangan masyarakat. Persetujuan program bantuan pangan tambahan untuk periode mendatang ini merupakan hasil dari RDP dengan Komisi IV.
