Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk mempercepat pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 Gigawatt (GW). Program ambisius ini merupakan pilar utama dalam agenda transisi energi nasional menuju kemandirian energi Indonesia, sekaligus memperkuat posisi strategis negara dalam mendorong pengembangan energi bersih di tingkat ASEAN. Menariknya, Presiden Prabowo menargetkan seluruh program PLTS 100 GW ini dapat terselesaikan sebelum tahun 2029, sebuah percepatan signifikan dari target awal. Pernyataan penting ini disampaikan langsung oleh Presiden saat menghadiri pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, pada Jumat (8/5).
Program pengembangan PLTS 100 GW ini pertama kali diinisiasi oleh Presiden Prabowo pada Juni 2025, dengan visi besar untuk mendorong Indonesia mencapai bauran energi terbarukan 100% pada tahun 2035. Dalam kerangka program tersebut, pemerintah secara rinci menargetkan pembangunan PLTS sebesar 100 GW, yang terbagi menjadi 80 GW untuk PLTS tersebar dan 20 GW untuk PLTS terpusat. Upaya ini merupakan bagian integral dari strategi nasional untuk mencapai target net zero emission (NZE) pada tahun 2060, atau bahkan lebih cepat. Perjalanan menuju target ini telah melalui beberapa penegasan ulang, termasuk pada Maret lalu, di mana program PLTS 100 GW kembali dikukuhkan sebagai strategi krusial untuk mengatasi krisis energi dan mengurangi ketergantungan pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam jangka pendek dan menengah. Sejak saat itu, berbagai instansi pemerintah telah bekerja keras merumuskan rencana implementasi yang matang.
Institute for Essential Services Reform (IESR) memberikan pandangan krusial mengenai keberhasilan program PLTS 100 GW. Menurut IESR, kesuksesan program ini tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya target kapasitas yang ditetapkan, melainkan lebih pada kemampuan pemerintah dalam membangun fondasi yang kokoh untuk implementasi yang cepat, terukur, dan dapat direplikasi. Fabby Tumiwa, Chief Executive Officer (CEO) IESR, menekankan pentingnya fokus pada program quick wins di periode awal atau take-off period. Selain membangun tata kelola dan perencanaan yang solid, pemerintah perlu memprioritaskan inisiatif yang dapat secara langsung mengurangi konsumsi minyak diesel, membuka keran investasi, meningkatkan akses listrik bersih bagi masyarakat, dan membangun optimisme kolektif bahwa Indonesia mampu mewujudkan program yang sangat ambisius ini.
IESR mengidentifikasi tiga agenda prioritas yang harus menjadi fokus utama dalam implementasi awal program PLTS 100 GW. Pertama, adalah percepatan program dedieselisasi, yang bertujuan mengganti pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan sumber energi terbarukan. Kedua, akselerasi penerapan PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS) untuk meningkatkan pemanfaatan energi surya secara mandiri. Ketiga, pengembangan model pengelolaan PLTS di tingkat desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang akan memberdayakan masyarakat lokal. Ketiga agenda ini sangat krusial karena dapat menjadi bukti nyata bahwa program PLTS 100 GW bukan sekadar target kapasitas semata, tetapi juga sebuah strategi transformasi sistem energi yang konkret dan terarah.
Secara khusus, IESR menyoroti program dedieselisasi sebagai pintu masuk paling strategis untuk mempercepat implementasi PLTS 100 GW. Indonesia masih memiliki ribuan lokasi pembangkit diesel, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan yang sulit dijangkau. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, PT PLN (Persero) mengidentifikasi sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil, dengan target pengurangan pasokan listrik dari PLTD sebesar 80% pada tahun 2030. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah perlu meninjau kembali mekanisme pengadaan proyek dedieselisasi agar lebih menarik bagi para pengembang dan lebih adaptif terhadap kondisi lapangan. Fabby Tumiwa menyarankan adanya bundling proyek yang selektif, terutama pada wilayah dengan cakupan yang lebih kecil namun memiliki kapasitas proyek yang lebih besar. Pendekatan ini dapat menyederhanakan kompleksitas logistik, meningkatkan skala keekonomian, dan menjadikan proyek lebih menarik secara finansial bagi investor.
Selain penanganan PLTD terisolasi, Fabby juga menekankan peluang penghematan penggunaan diesel pada sistem kelistrikan besar melalui program fat burning. Konsep ini melibatkan penggunaan PLTS dan BESS untuk secara signifikan mengurangi konsumsi BBM pada pembangkit diesel yang masih beroperasi di sistem kelistrikan utama. Mengingat konsumsi BBM PLN yang masih mencapai sekitar 4 juta kiloliter per tahun dengan biaya yang relatif tinggi, penggantian sebagian peran PLTD dengan PLTS dan BESS berpotensi menjadi strategi penghematan yang substansial. Kunci keberhasilannya terletak pada penyusunan mekanisme pengadaan yang jelas dan efisien. (igo/hns)
