Presiden Prabowo Subianto di hadapan DPR RI menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027, sebuah tradisi yang biasanya disampaikan Menteri Keuangan. "Saya sengaja minta waktu untuk berdiri di hadapan saudara-saudara untuk sampaikan langsung sendiri arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara kita," ujar Prabowo, menegaskan pentingnya kehadiran presiden dalam forum tersebut, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global. Pidato yang berlangsung sekitar 1,5 jam ini tidak hanya membahas angka-angka fiskal, tetapi juga merinci visi ekonomi nasional yang berakar pada amanat konstitusi dan sejarah perjuangan bangsa.
Prabowo memaparkan target pendapatan negara dalam APBN 2027 sekitar 11,82-12,40% dari PDB, dengan belanja negara berkisar 13,62-14,80% PDB. Defisit APBN akan dijaga pada kisaran 1,80-2,40% PDB, dengan target suku bunga SBN tenor 10 tahun di 6,5-7,3%. Nilai tukar Rupiah diproyeksikan Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS, dan inflasi dijaga di 1,5-3,5%. Sektor energi menargetkan harga minyak mentah Indonesia US$70-95 per barel, dengan lifting minyak bumi 602-615 ribu barel per hari dan lifting gas 934-977 ribu barel setara minyak per hari. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,8-6,5% menuju 8% pada 2029, dengan angka kemiskinan turun ke 6,0-6,5% dan pengangguran terbuka 4,30-4,87%. Rasio Gini ditargetkan membaik ke 0,362-0,367.
Presiden menekankan bahwa APBN adalah alat perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat, memperkokoh ekonomi, dan memastikan kesejahteraan. Ia mengkritisi sistem ekonomi yang dinilai tidak tepat, menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun angka kemiskinan meningkat dan kelas menengah menurun. Fakta ini didukung data PBB mengenai outflow kekayaan nasional sebesar US$343 miliar dari total ekspor US$436 miliar dalam 22 tahun terakhir akibat praktik under-invoicing, under-counting, dan transfer pricing.
Untuk mengatasi kebocoran kekayaan negara dan memperkuat tata kelola, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Penjualan komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferro-alloys akan diwajibkan melalui BUMN pengekspor tunggal untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Kebijakan ini terinspirasi dari negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, dan Rusia yang berhasil mengelola sumber daya alamnya untuk kemakmuran rakyat.
Prabowo juga menegaskan kembali pentingnya Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan perekonomian berbasis kekeluargaan, cabang produksi strategis dikuasai negara, serta kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Ia mendorong industrialisasi melalui hilirisasi sumber daya alam, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan UMKM. Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 62,4 juta penerima per hari, pembentukan Dana Kedaulatan (Danantara), serta percepatan produksi energi terbarukan dan konversi kendaraan listrik menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan sejahtera.
Presiden juga menyoroti perlunya perbaikan institusi pemerintah, penegakan hukum yang adil, dan pemberantasan korupsi serta pungli. Ia menekankan pentingnya birokrasi yang efisien, pelayanan publik yang cepat, dan kepastian hukum bagi pengusaha. Kerjasama antara pemerintah, swasta, UMKM, serta pemerintah pusat dan daerah adalah kunci untuk menciptakan kemakmuran. Indonesia diproyeksikan menjadi ekonomi terbesar kelima atau keempat dunia pada 2045. Prabowo juga mengapresiasi peran PDIP sebagai pengawas demokrasi dan menegaskan komitmennya untuk tidak melihat latar belakang politik dalam setiap kebijakan. Semangat Hari Kebangkitan Nasional harus diteruskan untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
