Presiden Prabowo Subianto hari ini memaparkan angka-angka kunci dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Beliau menekankan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit APBN pada rentang 1,80 hingga 2,40% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2027, dengan upaya berkelanjutan untuk terus menekan angka defisit tersebut.
Dalam presentasinya, Presiden Prabowo menggarisbawahi target pendapatan negara pada APBN 2027 yang diproyeksikan mencapai 11,82% hingga 12,40% dari PDB. Pendapatan ini akan dialokasikan untuk mendukung berbagai program prioritas dan program-program vital yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Untuk merealisasikan program-program tersebut, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62% sampai dengan 14,80% dari PDB.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan beberapa asumsi dasar yang menjadi landasan penyusunan RAPBN 2027. Suku bunga surat berharga negara (SBN) dengan tenor 10 tahun dipatok kisaran 6,5% hingga 7,3%. Sementara itu, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diproyeksikan berada pada rentang Rp 16.800 hingga Rp 17.500. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya strategi fiskal dan moneter yang mampu menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang dunia.
Menyinggung kondisi ekonomi makro lainnya, asumsi dasar RAPBN untuk inflasi pada tahun depan tetap dijaga pada kisaran 1,5% hingga 3,5%. Harga minyak mentah Indonesia ditargetkan sebesar US$ 70 hingga US$ 95 per barel. Untuk sektor energi, lifting minyak bumi ditargetkan mencapai 602.000 hingga 615.000 barel per hari, dan lifting gas diproyeksikan berada pada angka 934.000 hingga 977.000 barel setara gas bumi per hari.
Presiden Prabowo menyatakan optimisme terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Beliau meyakini bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8% hingga 6,5% di tahun 2027, sebagai langkah strategis menuju pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029. Angka-angka ini mencerminkan keyakinan pemerintah terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan kesiapan untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang di masa depan. Kebijakan fiskal yang terencana dengan baik, disertai dengan strategi moneter yang stabil, diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat bagi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif.
