Presiden Prabowo Subianto menyatakan ketidakpuasannya terhadap situasi di mana Indonesia, sebagai produsen komoditas sumber daya alam terbesar di dunia, masih belum mampu menentukan harga komoditas unggulannya sendiri. Hal ini menjadi sorotan utama dalam pidatonya saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) APBN 2027. Prabowo merasa aneh bahwa harga komoditas penting seperti kelapa sawit, meskipun Indonesia merupakan produsen terbesar, masih mengikuti patokan harga dari negara lain.
Menyadari potensi besar yang dimiliki Indonesia, Prabowo telah memberikan instruksi tegas kepada Kabinet Merah Putih untuk segera merumuskan kebijakan agar harga komoditas strategis, mulai dari kelapa sawit hingga nikel, dapat ditentukan secara mandiri oleh bangsa Indonesia. "Saya katakan kepada menteri saya, ini tidak boleh terjadi, saya tidak mau kelapa sawit kita ditentukan bangsa lain, kita tentukan harga kita," tegas Prabowo. Beliau juga menekankan bahwa jika pembeli dari luar negeri enggan menerima harga yang ditetapkan Indonesia, maka komoditas tersebut akan digunakan untuk keperluan dalam negeri. "Kalau mereka nggak mau beli, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri," ujarnya.
Tidak hanya kelapa sawit, Prabowo juga menyoroti harga komoditas tambang seperti nikel dan emas yang juga masih ditentukan oleh pihak luar. Instruksi serupa telah diberikan kepada kabinet untuk merumuskan harga komoditas tambang dan semua komoditas lainnya agar berdaulat di negeri sendiri. Prabowo menegaskan kembali sikapnya bahwa jika komoditas tersebut tidak laku dengan harga yang ditetapkan Indonesia, maka tidak masalah. "Biar saja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti, daripada kita jual murah saudara sekalian," tegasnya, seraya meminta dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan kedaulatan harga komoditas nasional.
Prabowo meyakini bahwa langkah ini penting untuk memastikan nilai tambah dari kekayaan alam Indonesia benar-benar dinikmati oleh bangsa sendiri dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain dengan harga yang merugikan. Visi ini diharapkan dapat memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkeadilan. Presiden juga optimis bahwa dengan kebijakan ini, ekonomi Indonesia dapat tumbuh mencapai 6,5% pada tahun 2027. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang lebih kokoh dan berdaulat.
