PHK masih menjadi ancaman nyata bagi pekerja di Indonesia, tercermin dari lonjakan signifikan klaim BPJS Ketenagakerjaan, terutama pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono, mengonfirmasi bahwa gelombang pengurangan tenaga kerja menjadi pemicu utama meningkatnya pencairan dana jaminan sosial ketenagakerjaan. "Fenomena PHK memang dapat berdampak pada peningkatan pembayaran manfaat di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pada program JHT dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan JKP," ujar Ogi dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/5/2026).
Data hingga Maret 2026 menunjukkan realisasi klaim JHT tumbuh sebesar 14,1% secara tahunan (year on year/yoy), mencapai Rp 1,85 triliun. Kenaikan ini mayoritas didorong oleh meningkatnya jumlah pekerja yang terpaksa mencairkan dana JHT mereka akibat terkena PHK. Namun, lonjakan yang lebih dramatis terjadi pada program JKP, yang mengalami kenaikan hingga 91% secara tahunan. Selain dipicu oleh angka pengangguran yang terus bertambah, lonjakan klaim JKP ini juga merupakan buah dari perubahan regulasi yang mempermudah akses pencairan manfaat bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaan. "Klaim JKP juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 91% secara yoy, antara lain dipengaruhi oleh relaksasi persyaratan klaim serta peningkatan manfaat yang diatur dalam PP 6/2025," jelas Ogi lebih lanjut.
Menyikapi tren kenaikan klaim yang terus meningkat ini, OJK menekankan pentingnya pengelolaan program jaminan sosial yang lebih prudent dan adaptif. Tujuannya adalah untuk memastikan ketahanan dana jaminan sosial tetap terjaga dalam jangka panjang, sekaligus memberikan perlindungan yang memadai bagi para pekerja. Selain itu, OJK juga menggarisbawahi perlunya melakukan evaluasi berkala terhadap desain program serta manfaat yang ditawarkan. Evaluasi ini diharapkan dapat memastikan bahwa program-program tersebut tetap relevan dan sesuai dengan kondisi ekonomi terkini serta profil risiko peserta. "Untuk menjaga keberlanjutan pembayaran manfaat, diperlukan pengelolaan program yang prudent dan adaptif. Hal ini dilakukan antara lain melalui evaluasi berkala terhadap desain program dan manfaat agar tetap selaras dengan kondisi ekonomi dan profil risiko peserta," tegas Ogi.
Dengan menerapkan langkah-langkah evaluasi tersebut, OJK berharap BPJS Ketenagakerjaan mampu menjaga keseimbangan yang krusial antara memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja yang terdampak PHK dan menjaga keberlanjutan kesehatan finansial dana jaminan sosial dalam jangka panjang. "Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan industri dapat tetap menjaga stabilitas kinerja di tengah dinamika ekonomi," pungkasnya, mengindikasikan optimisme terhadap kemampuan industri untuk beradaptasi dan bertahan dalam menghadapi gejolak ekonomi.
