Pertamina Patra Niaga tengah gencar melakukan pemutakhiran data konsumen guna memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menjadi lebih tepat sasaran. Langkah proaktif ini juga merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program Subsidi Tepat yang mengandalkan penggunaan QR Code. Upaya ini dilakukan menyusul adanya aspirasi yang disampaikan oleh para sopir truk terkait penerapan barcode di lapangan.
Pada hari Rabu (29/4), Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menjadi tuan rumah pertemuan yang menampung berbagai masukan dari para sopir truk mengenai kendala teknis yang mereka hadapi dalam penggunaan barcode. Kekhawatiran utama yang diutarakan adalah potensi kebijakan ini dapat menghambat kelancaran distribusi barang, yang notabene sangat krusial bagi roda perekonomian.
Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, menjelaskan bahwa pemutakhiran data konsumen menjadi langkah strategis yang esensial. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penggunaan QR Code dan kuota BBM subsidi benar-benar tersalurkan kepada kendaraan yang memang berhak menerimanya sesuai dengan regulasi yang berlaku. "Pemutakhiran data merupakan langkah strategis untuk memastikan penggunaan QR Code dan kuota BBM subsidi sesuai dengan kepemilikan kendaraan yang sah," tegasnya.
Ia menekankan bahwa kebijakan penggunaan QR Code merupakan amanat dari pemerintah. Program ini dirancang untuk menjamin bahwa penyaluran BBM subsidi, seperti Biosolar dan Pertalite, tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Pertamina, dalam hal ini, bertindak sebagai pelaksana penugasan distribusi sesuai arahan pemerintah.
Menanggapi aksi penyampaian aspirasi dari para sopir truk, Pertamina memandang hal tersebut sebagai bentuk perhatian dan masukan berharga dari para pelanggan setia. Pertamina berkomitmen untuk terus membuka telinga terhadap setiap masukan yang diberikan dan menindaklanjutinya dengan serius demi perbaikan layanan. "Aksi yang dilakukan para sopir merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan perhatian dari pelanggan. Pertamina memandang hal ini secara positif dan berkomitmen untuk terus mendengarkan serta menindaklanjuti setiap masukan yang ada," ujar Ahad Rahedi.
Terkait dengan kendala teknis penggunaan QR Code yang dilaporkan, sistem telah dirancang untuk melakukan pemantauan berkala terhadap data kendaraan dan pola transaksi yang terjadi. Sistem ini mampu mendeteksi adanya anomali, seperti pengisian BBM bersubsidi yang berulang dalam jangka waktu singkat atau di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berbeda secara tidak wajar. Kondisi anomali semacam ini dapat memicu dilakukannya proses verifikasi ulang.
Untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul di lapangan, Pertamina telah mengoptimalkan layanan dengan membuka sebanyak 147 unit helpdesk yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Layanan ini dirancang khusus untuk mempercepat proses verifikasi data dan mengaktifkan kembali QR Code bagi konsumen yang mengalami kendala.
Data terbaru menunjukkan progres yang cukup menggembirakan. Dari total 119 kendaraan yang telah melakukan pendaftaran ulang, sebanyak 87 kendaraan atau sekitar 73,1% telah berhasil mengaktifkan kembali QR Code mereka. Sementara itu, masih ada 32 kendaraan atau 26,9% yang menghadapi kendala. Kendala tersebut bervariasi, mulai dari nomor polisi kendaraan yang belum terdaftar dalam sistem, QR Code yang terhapus, hingga data kendaraan yang memerlukan perbaikan.
Pertamina mengimbau seluruh pengguna BBM bersubsidi yang datanya belum aktif untuk segera melakukan pendaftaran ulang. Langkah ini penting agar mereka tetap dapat mengakses BBM bersubsidi tanpa mengalami hambatan lebih lanjut. Dengan partisipasi aktif dari konsumen, diharapkan penyaluran BBM bersubsidi dapat berjalan lebih efektif dan merata.
