Pertamina Patra Niaga menindaklanjuti informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan pelanggaran yang melibatkan mobil tangki Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Jambi. Sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan aturan dan integritas distribusi energi, perusahaan melalui Regional Sumbagsel bersama PT Elnusa Petrofin selaku pihak transportir telah melakukan verifikasi dan investigasi internal secara menyeluruh. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa Awak Mobil Tangki (AMT) yang terbukti terlibat dalam pelanggaran tersebut telah dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan transportir. Selain itu, kasus ini juga telah dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan komitmen perusahaan untuk menjaga integritas distribusi energi nasional dan tidak akan mentoleransi segala bentuk pelanggaran dalam rantai distribusi BBM. "Pertamina Patra Niaga berkomitmen menjalankan distribusi BBM secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi yang berlaku. Setiap indikasi pelanggaran akan ditindaklanjuti melalui proses investigasi menyeluruh, dan apabila terbukti terjadi pelanggaran maka akan diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan perusahaan maupun hukum yang berlaku," ujar Roberth.
Perusahaan terus berupaya memperkuat sistem pengawasan distribusi BBM di seluruh wilayah operasionalnya. Hal ini dilakukan melalui monitoring operasional yang ketat, evaluasi berkala terhadap mitra kerja, serta penguatan sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemangku kepentingan terkait. Kepercayaan masyarakat merupakan prioritas utama bagi Pertamina Patra Niaga, sehingga perusahaan terus meningkatkan pengawasan untuk memastikan penyaluran energi kepada masyarakat berjalan aman dan tepat sasaran.
Pertamina Patra Niaga juga mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam pengawasan distribusi energi. Masyarakat dapat melaporkan informasi atau temuan terkait dugaan pelanggaran kepada Aparat Penegak Hukum terdekat, atau melalui layanan Pertamina Contact Center 135. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat membantu menjaga kelancaran dan integritas distribusi energi di seluruh Indonesia.
Dugaan pelanggaran yang terjadi di Jambi ini menjadi sorotan penting dalam upaya Pertamina Patra Niaga untuk memastikan setiap tahapan distribusi BBM berjalan sesuai prosedur dan etika bisnis. Tindakan tegas berupa PHK terhadap AMT yang terlibat menunjukkan keseriusan perusahaan dalam menjaga citra dan kepercayaan publik. Selain itu, pelaporan kepada kepolisian menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum akan dihadapi dengan konsekuensi yang setimpal.
Penguatan sistem pengawasan yang terus menerus dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga mencakup berbagai aspek, mulai dari teknologi pemantauan hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam operasional distribusi. Evaluasi berkala terhadap mitra kerja, termasuk perusahaan transportir seperti PT Elnusa Petrofin, menjadi salah satu kunci untuk mengidentifikasi potensi risiko dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Sinergi dengan APH juga krusial untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif dan pencegahan terhadap tindakan ilegal.
Dalam konteks ini, peran serta masyarakat menjadi sangat vital. Dengan adanya kanal pelaporan yang jelas dan mudah diakses, seperti Pertamina Contact Center 135, diharapkan masyarakat dapat menjadi mata dan telinga perusahaan dalam mengawasi distribusi energi. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan serius dan menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan.
Upaya Pertamina Patra Niaga ini mencerminkan komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Penanganan kasus pelanggaran ini menjadi bukti bahwa integritas dan akuntabilitas adalah nilai yang tidak dapat ditawar dalam setiap operasional perusahaan. Ke depan, Pertamina Patra Niaga akan terus berinovasi dan meningkatkan efektivitas pengawasan demi terwujudnya distribusi energi yang adil, merata, dan terpercaya bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
