SURABAYA – Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus terus berkomitmen memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran dan mudah diakses oleh masyarakat yang berhak. Upaya ini diwujudkan melalui evaluasi dan pemutakhiran data konsumen secara berkala, khususnya terkait penerapan program Subsidi Tepat yang menggunakan sistem barcode atau QR Code.
Pada Rabu (29/4), Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menggelar pertemuan dengan perwakilan sopir truk untuk menampung aspirasi dan masukan terkait implementasi program Subsidi Tepat. Para sopir menyampaikan berbagai kendala teknis di lapangan serta harapan agar kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif tanpa menghambat kelancaran aktivitas distribusi barang.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa pemutakhiran data merupakan langkah strategis yang krusial. Tujuannya adalah untuk memastikan penggunaan QR Code dan kuota BBM subsidi benar-benar sesuai dengan kepemilikan kendaraan yang sah. "Penerapan QR Code dalam program Subsidi Tepat merupakan kebijakan pemerintah untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi, baik Biosolar maupun Pertalite, tepat sasaran dan digunakan oleh pihak yang berhak. Dalam hal ini, Pertamina bertindak sebagai pelaksana distribusi sesuai penugasan dari pemerintah," ujar Ahad.
Ahad menambahkan bahwa aksi penyampaian aspirasi oleh para sopir merupakan bentuk perhatian dari pelanggan yang sangat dihargai oleh Pertamina. Perusahaan memandang masukan ini secara positif dan berkomitmen untuk terus mendengarkan serta menindaklanjuti setiap saran yang diberikan. Pertamina berupaya menghadirkan solusi sesuai kewenangan guna meningkatkan kualitas layanan bagi seluruh pelanggan.
Terkait kendala penggunaan QR Code yang dialami beberapa pengguna saat bertransaksi, Ahad menjelaskan bahwa sistem Pertamina secara berkala melakukan pemantauan. Pemantauan ini meliputi data kendaraan yang terdaftar serta pola penggunaan QR Code di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Sistem juga dirancang untuk mendeteksi anomali transaksi, seperti pengisian dalam volume besar dalam waktu berdekatan atau pengisian di beberapa SPBU berbeda dalam waktu singkat. Kondisi-kondisi tersebut dapat mengindikasikan adanya potensi penyalahgunaan QR Code oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga memerlukan proses verifikasi ulang untuk memastikan keabsahan penggunaan.
Untuk mengatasi permasalahan ini dan melayani kebutuhan sopir truk yang mengalami kendala pada QR Code saat bertransaksi, Pertamina telah mengaktifkan 147 helpdesk di seluruh wilayah Jawa Timur. Keberadaan helpdesk ini bertujuan untuk mempercepat proses verifikasi ulang dan pengaktifan kembali QR Code, sehingga pengguna yang berhak dapat segera kembali membeli BBM bersubsidi tanpa hambatan.
Sebagai gambaran, terdapat 119 kendaraan yang telah melakukan pendaftaran ulang untuk pengaktifan QR Code. Dari jumlah tersebut, sekitar 73,1 persen atau sebanyak 87 kendaraan telah berhasil menyelesaikan proses pendaftaran ulang dan QR Code mereka kembali aktif. Sementara itu, masih ada sekitar 26,9 persen atau 32 kendaraan yang belum berhasil memperoleh QR Code. Kendala yang dihadapi beragam, mulai dari nomor polisi yang belum terdaftar, QR Code yang terhapus, hingga perlunya revisi data kendaraan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat yang datanya belum aktif untuk segera melakukan pendaftaran ulang dengan menggunakan data kendaraan yang sesuai. Proses pendaftaran ini dirancang agar tetap sederhana dan mudah diakses, sehingga masyarakat dapat terus memperoleh BBM subsidi tanpa kendala. Dengan demikian, layanan dapat dinikmati secara lancar dan aman oleh seluruh penerima manfaat. Melalui berbagai upaya ini, Pertamina tidak hanya berupaya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan distribusi energi yang lebih adil dan tepat sasaran bagi seluruh elemen bangsa.
