Sebuah video yang beredar di media sosial memicu perdebatan mengenai kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Video tersebut memperlihatkan struk pembelian Pertalite di SPBU Toll Jakarta Merak, yang mengungkap bahwa harga Pertalite tanpa subsidi mencapai Rp 16.088 per liter. Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 6.088 per liter, sehingga harga jual kepada konsumen menjadi Rp 10.000 per liter. Narator dalam video tersebut mempertanyakan alasan pemerintah menyubsidi Pertalite, sementara Pertamax, yang harganya tanpa subsidi hanya Rp 12.300 per liter, tidak mendapatkan subsidi.
Menanggapi hal ini, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M V Dumatubun, menegaskan bahwa kebijakan subsidi BBM sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah, bukan Pertamina. Pertamina, sebagai operator, hanya menjalankan penugasan dari pemerintah. "Kebijakan Program Subsidi BBM adalah kewenangan dan ditentukan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut tidak oleh Pertamina. Maka subsidi diberikan pada BBM JBKP yaitu Pertalite dan Pertamina sebagai operator Patuh kepada Kebijakan Pemerintah," ujar Roberth.
Roberth menjelaskan bahwa tujuan pemberian subsidi adalah untuk menjaga kestabilan nasional, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat dan roda perekonomian. Ia juga mengklarifikasi bahwa Pertamax adalah jenis BBM non-subsidi yang harganya mengikuti harga pasar. Namun, dalam kondisi saat ini, pemerintah turut berperan dalam penentuan harga Pertamax. Sejak 1 April 2026, harga Pertamax tidak mengalami kenaikan sebagaimana seharusnya mengikuti harga pasar.
"Apabila Pertamax mengacu harga keekonomian yang seharusnya. Maka akan lebih mahal dari Pertalite tanpa subsidi," jelas Roberth. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa jika Pertamax dibiarkan mengikuti harga pasar murni tanpa intervensi pemerintah, harganya akan lebih tinggi dibandingkan Pertalite yang telah disubsidi.
Perbandingan harga ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai efektivitas dan keadilan kebijakan subsidi BBM. Argumen narator video yang membandingkan harga Pertalite tanpa subsidi dengan harga Pertamax saat ini menyoroti potensi adanya subsidi siluman atau alokasi subsidi yang kurang tepat sasaran.
Keterlibatan pemerintah dalam menahan kenaikan harga Pertamax juga menjadi poin menarik. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan harga BBM tidak selalu murni berdasarkan mekanisme pasar, melainkan juga dipengaruhi oleh pertimbangan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Namun, transparansi mengenai dasar penetapan harga dan alasan di balik subsidi pada produk tertentu masih menjadi area yang perlu diperjelas kepada publik.
Masyarakat berharap agar pemerintah dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai strategi subsidi BBM, termasuk kriteria pemilihan produk yang disubsidi dan dampaknya terhadap keberlangsungan perekonomian nasional serta daya beli masyarakat. Perdebatan yang muncul dari video tersebut menjadi momentum penting untuk meninjau kembali dan mengoptimalkan kebijakan subsidi BBM agar lebih adil dan efektif bagi seluruh lapisan masyarakat.
