Pelemahan nilai tukar rupiah mendorong perlunya penguatan ekspor nasional secara signifikan. Potensi besar yang dinilai belum tergarap optimal berasal dari pengusaha daerah yang kerap kali memiliki akses terbatas ke pasar global, meskipun didukung oleh sumber daya alam dan komoditas yang melimpah. Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2025 menunjukkan kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap total ekspor nasional baru mencapai sekitar 15,7 persen. Angka ini terbilang kecil jika melihat fakta bahwa sektor UMKM menyumbang lebih dari 99 persen unit usaha dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja domestik.
Ade Jona Prasetyo, calon Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), menilai bahwa penguatan ekspor perlu dilakukan dengan memperluas akses pengusaha daerah ke pasar internasional. Hal ini dapat dicapai melalui strategi hilirisasi produk dan kolaborasi antarusaha. Menurut Jona, Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar global apabila pelaku usaha mampu meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan. Ia memberikan contoh sistem pembayaran QRIS yang telah diadopsi di sejumlah negara sebagai bukti nyata kemampuan Indonesia dalam menghadirkan inovasi yang diterima secara internasional. "Ini membuktikan Indonesia mampu menjadi pionir di kancah global. Kita harus bangga menggunakan QRIS," ujar Jona dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Jona menekankan bahwa penguatan ekspor merupakan salah satu langkah strategis yang dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global. "Karena rupiah akan kuat jika ekspor kita kuat. Sehingga kita harus buktikan melalui ekspor," tegasnya. Ia mengusung gagasan untuk menjadikan Hipmi sebagai wadah kolaborasi bagi pengusaha muda yang berdaya saing global. Organisasi ini dapat berperan vital dalam mempertemukan pelaku usaha daerah dengan akses pasar, pembiayaan, serta peluang investasi yang dibutuhkan.
Lebih lanjut, Jona menyoroti pentingnya UMKM dalam perekonomian nasional. Ia menyebutkan bahwa kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai sekitar 61 persen. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM dinilai akan memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. "Kita bukan hanya bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tetapi menjadi pemain utama di pasar internasional," ujar Jona yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum BPP Hipmi.
Untuk mendukung pengembangan usaha di tingkat daerah, Jona mendorong peningkatan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Rp500 juta menjadi Rp2 miliar. Ia berpendapat bahwa akses pembiayaan yang lebih besar sangat dibutuhkan agar pelaku usaha mampu melakukan hilirisasi dan meningkatkan kapasitas produksi mereka. Selain itu, Jona juga menilai bahwa pengusaha lokal perlu memperoleh peran yang lebih besar dalam realisasi investasi yang masuk ke daerah. Berdasarkan data pemerintah, realisasi investasi pada kuartal I 2026 mencapai Rp498,8 triliun. "Bayangkan jika investasi itu bisa kita kapitalisasi melalui pengusaha muda di daerah. Hipmi bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi mulai dari daerah hingga nasional," kata Jona.
Ia menambahkan bahwa berbagai daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat diolah menjadi produk bernilai tambah dan berorientasi ekspor. Melalui hilirisasi, pelaku usaha daerah diharapkan tidak hanya menjual komoditas mentah, tetapi juga mampu menghasilkan produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. "Kita akan dampingi pengusaha daerah. Contohnya sederhana, mengolah ikan menjadi pempek, atau mengolah rumput laut menjadi bahan baku yang dibutuhkan industri makanan, farmasi, dan sebagainya," papar Jona, memberikan gambaran konkret tentang potensi hilirisasi yang dapat dilakukan.
