Pemanfaatan aset tanah negara yang belum produktif dinilai sebagai solusi krusial untuk menekan harga rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, menekankan bahwa kebutuhan rumah layak bagi masyarakat kecil harus menjadi prioritas utama pemerintah. Percepatan pembangunan rumah subsidi dan rumah rakyat sangat penting untuk mengurangi angka keluarga yang belum memiliki rumah, mengingat backlog perumahan nasional yang masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Sudjatmiko mengemukakan bahwa optimalisasi aset tanah negara yang belum produktif dapat secara signifikan menekan biaya pembangunan rumah. Dengan demikian, harga rumah untuk masyarakat kecil akan menjadi lebih terjangkau, terutama di wilayah perkotaan dan kawasan penyangga ekonomi. Data Kementerian ATR/BPN menunjukkan masih terdapat ribuan hektare aset tanah negara yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan perumahan rakyat melalui skema kerja sama dengan pemerintah daerah, BUMN, maupun pengembang. Ia menegaskan bahwa pemanfaatan lahan negara harus diprioritaskan untuk kepentingan rakyat, khususnya pembangunan rumah bagi MBR. Dengan optimalisasi lahan negara, biaya pembangunan dapat ditekan, sehingga harga rumah menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat kecil.
Lebih lanjut, Sudjatmiko menyoroti tingginya backlog perumahan nasional yang mencapai sekitar 9,9 juta rumah tangga, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Kebutuhan rumah rakyat yang tinggi ini perlu dijawab melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, perbankan, dan pengembang. Hal ini penting agar pembangunan rumah subsidi dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Ia juga menyampaikan dukungan penuh terhadap program 3 juta rumah yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau, serta menjadi langkah strategis pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komisi V DPR RI mendukung penuh percepatan realisasi program ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat kecil.
Selain isu lahan, Sudjatmiko mendesak pemerintah untuk memperkuat skema pembiayaan rumah subsidi, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta memperluas akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sektor perumahan memiliki efek berganda terhadap perekonomian nasional, karena mampu menggerakkan industri konstruksi, menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan pertumbuhan sektor bahan bangunan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pendukung. Oleh karena itu, negara harus hadir dengan memberikan kemudahan pembiayaan, bunga ringan, dan pembangunan kawasan perumahan yang terintegrasi dengan transportasi serta pusat ekonomi masyarakat.
Sudjatmiko berharap percepatan pembangunan rumah rakyat dapat menjadi solusi nyata dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa rumah bukan sekadar bangunan, melainkan fondasi kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan rumah layak bagi rakyat harus menjadi prioritas bersama.
