Asap mengepul menyusul serangan drone Iran di bandara Erbil, Irak, 28 Februari 2026. Insiden ini memicu kekhawatiran global dan berdampak signifikan pada kondisi ekonomi domestik Indonesia. Peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF, Riza Annisa Pujarama, menyoroti ketatnya ruang fiskal Indonesia sebelum tekanan global akibat perang Iran vs AS dan Israel semakin meningkat. Ketatnya ruang fiskal ini disebabkan oleh beberapa faktor krusial.
Pertama, belanja pemerintah terus meningkat pesat, sementara penerimaan perpajakan mengalami perlambatan. Kondisi ini diperparah dengan defisit anggaran yang semakin dalam dan nilai keseimbangan primer yang negatif. Pembayaran bunga utang dan belanja subsidi energi juga terus membengkak, menggerogoti anggaran negara. Riza mengungkapkan bahwa dominasi belanja rutin kini mencapai lebih dari 40 persen dari total belanja pemerintah pusat. Sebaliknya, belanja produktif seperti belanja modal justru tertekan, hanya menyisakan sekitar delapan hingga sembilan persen dari total anggaran.
Dalam diskusi bertajuk "2 Bulan Perang Israel-AS vs Iran: Waspada Dampak ke Perekonomian!" di Jakarta, Kamis (30/4/2026), Riza memaparkan bahwa gejolak geopolitik global telah ikut meresahkan ekonomi domestik. Sejumlah asumsi makro APBN meleset per April 2026. Nilai tukar rupiah melemah drastis, berada di kisaran Rp17.280-Rp17.400 per dolar AS. Harga minyak mentah global telah menembus rekor 100 dolar AS per barel, dan yield Surat Berharga Negara (SBN) juga mengalami kenaikan signifikan.
Dampak kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai tukar tidak hanya dirasakan pada peningkatan beban subsidi energi. Pembayaran bunga utang kini telah melampaui 20 persen dari total belanja pemerintah, dengan total kewajiban jatuh tempo yang sangat besar. Riza menegaskan bahwa sensitivitas fiskal pada dokumen RAPBN 2026 menunjukkan setiap kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai tukar akan langsung memperlebar defisit anggaran. Berdasarkan estimasi tersebut, tambahan kebutuhan subsidi energi bisa mencapai sekitar Rp219 triliun jika harga minyak mentah mencapai 100 dolar AS per barel.
Dalam menghadapi situasi genting ini, Riza menekankan pentingnya pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal secara lebih ketat. Perbaikan kualitas belanja juga menjadi prioritas utama. Reformasi subsidi energi perlu segera dilakukan agar lebih tepat sasaran, disertai dengan perbaikan akurasi data penerima. Selain itu, perlindungan sosial harus diperkuat, terutama bagi kelompok kelas menengah yang rentan terdampak kenaikan harga energi, namun belum sepenuhnya terjangkau oleh program bantuan sosial yang ada. Tanpa langkah-langkah strategis dan tepat sasaran, Riza memperingatkan bahwa risiko defisit anggaran menembus batas tiga persen dapat mengancam kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
