Sektor pariwisata Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang solid di tengah ketidakpastian global, mencatatkan peningkatan signifikan pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan devisa negara. Periode Januari hingga April 2026 mencatat kedatangan 4,68 juta wisman, sebuah kenaikan sebesar 8,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, melaporkan bahwa pertumbuhan ini turut berkontribusi pada penerimaan devisa sebesar 4,05 miliar dolar AS atau setara dengan Rp68,28 triliun pada kuartal I 2026, meningkat 6,30 persen dari tahun sebelumnya.
Widiyanti menekankan bahwa dorongan terhadap sektor pariwisata tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah kunjungan, devisa, investasi, dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga pada pemerataan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat. Dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR pada Rabu (3/6/2026), ia memaparkan berbagai strategi yang ditempuh pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satu pilar utamanya adalah penguatan desa wisata sebagai instrumen pemerataan pembangunan.
Kementerian Pariwisata aktif mendorong pemberdayaan masyarakat dan sertifikasi desa wisata berkelanjutan. Inisiatif penting lainnya adalah kolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memperluas jangkauan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di desa wisata. Hingga 30 Mei 2026, Kemenpar dan BPJPH telah berhasil memfasilitasi 31.548 sertifikasi halal bagi UMKM di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal dan memperkuat kepercayaan wisatawan terhadap kualitas layanan pariwisata daerah.
Selain melalui pengembangan desa wisata, pemerataan manfaat ekonomi juga digalakkan melalui penyelenggaraan berbagai acara daerah. Program Karisma Event Nusantara (KEN) telah terlaksana di 15 provinsi, melibatkan 20.669 pekerja dan 3.936 UMKM, dengan total perputaran ekonomi yang mencapai lebih dari Rp45,57 miliar. Widiyanti menjelaskan bahwa acara-acara ini bukan hanya menjadi ajang promosi destinasi, tetapi juga berfungsi sebagai ruang ekonomi bagi masyarakat, menggerakkan sektor UMKM, seniman, pekerja kreatif, komunitas, serta berbagai sektor pendukung lainnya seperti transportasi, kuliner, dan akomodasi.
Kementerian Pariwisata juga terus memperkuat dukungan kepada pemerintah daerah melalui program tugas pembantuan di 38 provinsi. Program ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelatihan keselamatan berwisata, pembuatan konten promosi daerah, hingga dukungan penyelenggaraan event yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata.
Ke depan, Widiyanti menilai bahwa pembangunan sektor pariwisata harus semakin berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, Kemenpar akan terus mempererat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPR, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, pelaku industri, komunitas, serta masyarakat luas. "Pekerjaan rumah kita masih besar. Namun arah kita jelas, pariwisata Indonesia harus tumbuh lebih berkualitas, lebih merata, dan lebih berpihak kepada masyarakat. Pariwisata harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh bersama rakyat dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia," tegas Widiyanti, menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk menjadikan pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
