PT MRT Jakarta (Perseroda) mengumumkan rencana ambisius untuk memperpanjang rute MRT hingga ke Bekasi dan Tangerang. Langkah strategis ini bertujuan untuk mengintegrasikan transportasi umum di wilayah penyangga Jakarta, sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di ibu kota. Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat, menjelaskan bahwa perpanjangan jalur ini merupakan bagian dari rencana MRT Lintas Timur-Barat yang telah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025.
Rencana ini mencakup pembangunan jalur MRT yang akan membentang dari Balaraja di ujung barat hingga Cikarang di ujung timur. Total panjang jalur ini diperkirakan mencapai 84 kilometer dengan rencana pembangunan 48 stasiun dan 3 depo. Diperkirakan, jalur baru ini akan melayani sekitar 600.000 penumpang per hari.
Pengerjaan proyek ini akan dilakukan secara bertahap. Fase 1 tahap 1 akan fokus pada pembangunan rute dari Tomang hingga Medan Satria, termasuk depo MRT di Rorotan. Selanjutnya, fase 1 tahap 2 akan melanjutkan pembangunan dari Tomang hingga Kembangan. Pembangunan fase 2 akan mencakup jalur dari Balaraja hingga Kembangan, serta dari Medan Satria hingga Cikarang.
Direktur Konstruksi MRT Jakarta, Weni Maulina, menyampaikan bahwa tahap awal pengerjaan, yaitu fase 1 tahap 1 dari Medan Satria hingga Tomang, sudah memasuki tahap lelang. Paket pekerjaan persiapan untuk rute sepanjang 24,5 kilometer ini telah dibuka. Sebagian jalur akan dibangun secara layang (elevated) dan sebagian lagi di bawah tanah (underground). Jalur elevated akan mencakup ruas Tomang ke Grogol, serta Pakulonan hingga Cakung Barat dan Medan Satria. Sementara itu, jalur underground akan membentang dari Roxy hingga Petojo, Cideng sampai Thamrin, Thamrin sampai Kwitang, dan Kwitang sampai Galur, dengan total panjang sekitar 9 kilometer.
Weni menargetkan pengerjaan proyek ini dapat dimulai pada akhir tahun 2026. Proses lelang proyek MRT Lintas Timur-Barat ini masih didominasi oleh investor Jepang, mengingat skema pendanaan awal masih menggunakan pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Hal ini menunjukkan kolaborasi erat antara Indonesia dan Jepang dalam pengembangan infrastruktur transportasi publik.
