Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kunjungan luar negeri yang dilakukannya bersama Presiden RI Prabowo Subianto memiliki tujuan krusial, yaitu mengamankan pasokan energi nasional. Langkah strategis ini diambil sebagai respons terhadap situasi geopolitik global yang semakin tidak menentu, mendorong Indonesia untuk proaktif mencari sumber minyak mentah baru. Bahlil menjelaskan bahwa dinamika global, mulai dari perang dagang hingga ketegangan di Timur Tengah, telah memicu persaingan antar negara dalam mengamankan jalur pasokan energi mereka. Kondisi ini secara langsung berdampak pada distribusi minyak dunia, termasuk potensi gangguan pada jalur-jalur strategis vital seperti Selat Hormuz. "Jadi kalau saya temani Bapak Presiden berangkat untuk cari minyak itu bukan jalan-jalan. Kita jalan kerja memikirkan 280 juta nyawa yang ada di bangsa ini. Ini kita jalan cari minyak," tegas Bahlil di Jakarta, Ahad (3/5/2026), menekankan betapa seriusnya upaya yang dilakukan.
Ia memaparkan perbandingan mencolok antara kebutuhan energi nasional saat ini dengan era 1996-1997. Pada periode tersebut, lifting minyak Indonesia mampu mencapai 1,5-1,6 juta barel per hari, sementara konsumsi harian hanya berkisar 500 ribu barel. Situasi berbanding terbalik terjadi saat ini, di mana konsumsi telah melonjak hingga 1,6 juta barel per hari, sementara lifting hanya mampu mencapai kisaran 605 ribu barel per hari. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan Indonesia harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak mentah setiap harinya, sebuah tantangan besar dalam menjaga ketahanan energi nasional. "Jadi yang kita impor itu crude, Bapak Ibu semua. Bagaimana cara mengalihkan dari Middle East? Saya kontak Afrika, Angola, Nigeria, Amerika Serikat dan beberapa negara lain, terakhir kemarin kita ambil dari Rusia," ungkap Bahlil mengenai upaya diversifikasi sumber impor minyak.
Upaya diversifikasi ini merupakan strategi krusial untuk mengurangi ketergantungan pada satu kawasan yang rentan terhadap konflik. Bahlil berpandangan bahwa pendekatan yang fleksibel dan adaptif sangat diperlukan agar pasokan energi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Ia juga menyoroti capaian ketahanan energi Indonesia, merujuk pada hasil survei JP Morgan yang menempatkan Indonesia di posisi kedua dari 52 negara dalam aspek ketahanan energi. Capaian ini merupakan buah dari penguatan lifting, diversifikasi impor, serta kebijakan substitusi energi yang inovatif, seperti program biodiesel. "Jadi Bapak Ibu semua ini yang kita lakukan terakhir kemarin kita di Rusia. Di Rusia kita udah dapat satu tahun ini clear. Jadi untuk stok crude kita satu tahun ke depan insya Allah udah selesai," ujarnya optimis mengenai ketersediaan stok minyak mentah.
Di sisi hilir, pemerintah secara konsisten menjalankan strategi pengurangan impor melalui program biodiesel. Implementasi program B40 yang akan ditingkatkan menjadi B50 pada Juli 2026 diproyeksikan mampu menekan impor solar hingga nol. Sebelumnya, kebutuhan solar nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun. Kini, dengan program pencampuran biodiesel berbasis CPO, kebutuhan tersebut dapat sepenuhnya dipenuhi dari dalam negeri. Lebih lanjut, untuk sektor bensin, pemerintah mulai gencar mendorong pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar substitusi. Program mandatory E20 ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2028, dengan potensi signifikan dalam mengurangi volume impor bensin. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan ketersediaan dan ketahanan energi nasional di masa depan.
