Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi menyatakan dukungannya terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu inisiatif strategis pemerintah saat ini. Dalam keterangannya di Gedung BPPK Jakarta pada Jumat, 24 April 2026, Purbaya menekankan bahwa meskipun program ini memiliki visi mulia untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, efisiensi penggunaan anggaran harus tetap menjadi prioritas utama. Ia mengungkapkan telah menjalin komunikasi intensif dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, guna memastikan setiap rupiah yang dialokasikan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan dampak maksimal bagi target sasaran di seluruh penjuru Indonesia.
Salah satu fokus utama dalam diskusi tersebut adalah besaran anggaran yang sangat fantastis, yakni mencapai Rp 335 triliun. Purbaya secara tegas meminta BGN untuk melakukan peninjauan ulang secara menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran agar total biaya yang dikeluarkan bisa ditekan serendah mungkin tanpa mengurangi nilai gizi. Sebagai langkah konkret dalam melakukan penghematan, BGN telah memutuskan untuk melakukan penyesuaian operasional yang hanya akan berjalan selama lima hari dalam seminggu, selaras dengan jadwal hari sekolah nasional. Langkah taktis ini diharapkan mampu memangkas biaya logistik, distribusi, serta biaya operasional harian yang cukup signifikan bagi kas negara.
Terkait isu transparansi, Purbaya juga menyoroti temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengidentifikasi adanya celah potensi korupsi dalam pelaksanaan program skala besar ini. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan menyerahkan sepenuhnya proses pengawasan teknis kepada KPK dan mengakui bahwa kelemahan sistem merupakan hal yang wajar dalam sebuah program yang baru diluncurkan. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan di berbagai lini. Proses screening pembiayaan akan diperketat demi mengeliminasi program-program yang dianggap tidak masuk akal atau berpotensi membebani keuangan negara secara tidak efisien di masa mendatang.
Badan Gizi Nasional sendiri telah berjanji akan mengendalikan alokasi anggaran lainnya agar total pengeluaran jauh lebih efisien dari proyeksi awal sebesar Rp 335 triliun tersebut. Purbaya optimis bahwa dengan manajemen yang lebih ramping, penghematan besar-besaran dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas pangan bagi anak-anak. Melalui pengawasan ketat dan integrasi data yang lebih akurat, diharapkan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya mampu menekan angka stunting, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi lokal melalui pelibatan UMKM sebagai penyedia bahan baku utama. Keberhasilan program ini nantinya akan menjadi tolak ukur efektivitas kebijakan fiskal pemerintah dalam mengelola dana publik untuk kesejahteraan rakyat.
