Pemerintah menanggapi kekhawatiran gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor manufaktur dengan optimisme. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa dinamika industri selalu diiringi dengan munculnya usaha-usaha baru. Meskipun ada tekanan pada beberapa sektor, pertumbuhan ekonomi yang positif tetap membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru. "Kalau masalah perusahaan jatuh-bangun selalu ada. Yang saya lihat net-nya seperti apa. Lima jatuh, ada yang bangkit tidak?" ujar Purbaya dalam Bincang Bareng Media di Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Sebelumnya, kalangan buruh telah memperingatkan potensi PHK di lima sektor industri dalam tiga bulan ke depan, yaitu tekstil dan produk tekstil, plastik, elektronik, otomotif, serta semen. Tekanan ini disebut berasal dari pelemahan daya beli masyarakat, kenaikan biaya impor bahan baku, dan ketidakpastian ekonomi global. Namun, Purbaya menekankan bahwa kondisi industri tidak bisa hanya dilihat dari sisi perusahaan yang mengalami penurunan atau penutupan usaha. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di atas lima persen seharusnya juga mendorong munculnya perusahaan baru dan penyerapan tenaga kerja. "Kalau pertumbuhan ekonomi cepat seperti kemarin, harusnya ada penciptaan lapangan kerja baru dan banyak perusahaan baru yang timbul," jelas Purbaya.
Meskipun demikian, Purbaya mengakui bahwa pelaku usaha masih dibayangi kekhawatiran akibat tekanan global dan sentimen negatif di pasar. Kondisi ini dinilai memengaruhi psikologi dunia usaha dalam melakukan ekspansi. "Kelihatannya walaupun bagus, orang masih agak takut. Karena banyak yang nakut-nakutin, katanya mau 1998 dan macam-macam," kata Purbaya.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berkomitmen untuk menjaga likuiditas perbankan agar pembiayaan bagi dunia usaha tetap tersedia. Langkah ini diharapkan dapat menopang ekspansi industri di tengah perlambatan global. "Perbankan akan kita pastikan uangnya cukup di sistem perekonomian sehingga dunia usaha bisa dapat akses ke pembiayaan," ujar Purbaya.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dukungan khusus bagi industri manufaktur berorientasi ekspor, terutama sektor tekstil yang dinilai mulai kesulitan memperoleh pinjaman dari perbankan karena dianggap sebagai industri yang kurang prospektif. Purbaya mengatakan bahwa pemerintah telah berdiskusi dengan asosiasi tekstil dan menyiapkan dukungan pembiayaan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), termasuk kemungkinan bunga kredit yang lebih rendah untuk peremajaan mesin industri. "Kita perkuat industri tekstil di sini. Mereka susah dapat pinjaman bank, makanya kita dorong lewat LPEI," katanya.
Pemerintah juga akan memperketat pengawasan terhadap barang impor ilegal dan menjaga daya beli masyarakat untuk menopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026. "Kunci pertumbuhan kuartal II adalah daya beli dijaga, belanja tetap digalakkan, dan iklim investasi diperbaiki," pungkas Purbaya. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berupaya menciptakan keseimbangan antara menghadapi tantangan PHK dan mendorong penciptaan lapangan kerja baru serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
