Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan secara cermat dan efisien. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta pada Selasa (5/5/2026). Fokus utama adalah mencermati kebutuhan belanja yang tepat sasaran, agar program strategis nasional ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. "Ini program yang terus berjalan. Kita pastikan lagi belanjanya lebih efisien," ujar Menkeu Purbaya.
Realisasi anggaran untuk program MBG hingga 31 Maret 2026 telah mencapai Rp55,34 triliun, setara dengan 16,5 persen dari total alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang disiapkan sebesar Rp335 triliun. Angka ini menunjukkan progres yang signifikan dalam pelaksanaan program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat.
Lebih lanjut, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengindikasikan bahwa program MBG turut memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada kuartal I 2026, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy). Kontribusi MBG terhadap pertumbuhan ekonomi ini terlihat dari beberapa komponen kunci.
Salah satu kontribusi utama program MBG terlihat pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pembangunan infrastruktur penunjang bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi pendorong utama peningkatan PMTB. BPS mencatat bahwa penambahan jumlah SPPG memberikan dampak positif terhadap PMTB karena adanya aktivitas konstruksi fisik yang signifikan. Selain itu, investasi dalam pembangunan SPPG, termasuk pembangunan dapur dan penyediaan peralatan pendukung, juga diakui sebagai bagian dari belanja modal pemerintah.
Secara keseluruhan, BPS menempatkan PMTB sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar kedua, setelah konsumsi rumah tangga. Komponen ini memberikan kontribusi sebesar 1,79 persen terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,96 persen. Pertumbuhan PMTB ini didorong oleh kombinasi investasi pemerintah, termasuk untuk program prioritas nasional seperti MBG, serta investasi dari sektor swasta. Kontribusi PMTB terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) secara keseluruhan mencapai 28,29 persen, menunjukkan perannya yang vital dalam perekonomian nasional.
Program MBG, melalui berbagai aktivitas pembangunannya, tidak hanya berfokus pada peningkatan gizi tetapi juga secara tidak langsung mendorong aktivitas ekonomi riil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana program-program sosial juga memiliki multiplier effect yang positif terhadap perekonomian secara lebih luas. Komitmen Menkeu untuk memastikan efisiensi belanja menjadi kunci agar setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.
