Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklarifikasi bahwa revisi aturan Rencana Bisnis Bank (RBB) tidak mewajibkan perbankan untuk menyalurkan kredit ke program prioritas pemerintah. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa perubahan tersebut justru bertujuan mendorong perbankan agar melihat program-program prioritas pemerintah sebagai potensi bisnis yang dapat dimanfaatkan. "Sebetulnya kami melihat berbagai program prioritas yang dicanangkan pemerintah merupakan potensi bisnis yang bisa dimanfaatkan bank," ujar Friderica.
Ia mencontohkan program penyediaan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah sebagai salah satu ilustrasi program prioritas dengan nilai bisnis yang potensial bagi perbankan untuk menyalurkan kredit. Namun, Friderica juga menekankan pentingnya bank untuk tetap memperhatikan manajemen risiko yang kuat saat melihat dan memanfaatkan potensi tersebut. "Saya luruskan lagi, ini tidak bersifat mandatori. Kemudian, bank tetap memiliki keleluasaan dalam menerapkan strategi penyaluran kreditnya sesuai dengan risk appetite dan risk tolerance masing-masing bank," jelasnya.
Keputusan kredit oleh perbankan, menurut Friderica, harus didasarkan pada business judgement karena bank adalah pengelola dana masyarakat. Oleh karena itu, OJK mengharapkan bank memiliki perencanaan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan melalui penyusunan RBB yang telah ditetapkan. Revisi aturan RBB ini rencananya akan diterbitkan melalui kepala eksekutif pengawas perbankan dan diharapkan keluar pada kuartal III tahun ini.
Peraturan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang RBB sedang dalam proses revisi. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit ke program-program prioritas pemerintah, yang pada gilirannya berpotensi menciptakan pertumbuhan pada sektor-sektor yang sedang menjadi fokus pemerintah. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya OJK untuk menciptakan sinergi antara sektor perbankan dan program-program pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah. Bank didorong untuk lebih proaktif dalam mengidentifikasi peluang bisnis yang sejalan dengan arah pembangunan negara, sembari tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam setiap keputusan kredit yang diambil. Fleksibilitas yang diberikan kepada bank dalam menentukan strategi penyaluran kredit ini mencerminkan pemahaman OJK terhadap dinamika pasar dan kebutuhan spesifik setiap institusi perbankan.
Lebih lanjut, OJK menekankan bahwa revisi ini tidak bertujuan untuk membatasi kebebasan bank dalam menjalankan bisnisnya, melainkan untuk memberikan arahan strategis agar potensi yang ada dapat dioptimalkan secara bertanggung jawab. Dengan adanya panduan yang lebih jelas terkait RBB, diharapkan perbankan dapat lebih efektif dalam berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional, sekaligus memastikan kesehatan dan stabilitas sektor perbankan tetap terjaga. Perencanaan bisnis yang matang dan terukur akan menjadi kunci bagi bank untuk dapat menangkap peluang yang ada tanpa mengabaikan aspek-aspek krusial dalam operasional perbankan.
Melalui revisi ini, OJK ingin membangun ekosistem keuangan yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan. Bank diharapkan mampu melakukan analisis mendalam terhadap program-program prioritas pemerintah, mengidentifikasi segmen pasar yang potensial, serta merancang produk dan layanan yang sesuai. Dengan demikian, penyaluran kredit tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga strategis dalam mendukung agenda pembangunan bangsa.
