Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan klarifikasi tegas terkait isu liar yang mengeklaim bahwa sisa kas negara saat ini hanya tinggal Rp120 triliun. Isu yang menyebar masif di berbagai platform media sosial tersebut memicu kekhawatiran publik, bahkan muncul ajakan provokatif untuk menarik dana secara besar-besaran dari bank milik negara atau Himbara. Purbaya menegaskan bahwa informasi tersebut adalah disinformasi yang menyesatkan dan tidak memiliki dasar data yang valid. Menurutnya, kondisi likuiditas pemerintah saat ini justru berada dalam posisi yang sangat kuat dan terjaga dengan manajemen kas yang dilakukan secara profesional serta transparan oleh otoritas keuangan guna mendukung stabilitas nasional.
Purbaya menjelaskan secara rinci bahwa angka Rp120 triliun yang ramai diperbincangkan sebenarnya merujuk pada porsi Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang diparkir di Bank Indonesia. Padahal, total cadangan SAL yang dimiliki pemerintah mencapai Rp420 triliun. Sisa dana sebesar Rp300 triliun lainnya ditempatkan di berbagai perbankan nasional dalam bentuk instrumen keuangan yang likuid dan bersifat deposito on call. Penempatan dana ini bersifat fleksibel, sehingga pemerintah dapat menariknya sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan operasional tanpa mengganggu stabilitas pasar keuangan. Penempatan dana di perbankan komersial justru bertujuan untuk membantu likuiditas perbankan dan mendorong roda perekonomian nasional agar tetap bergerak produktif melalui penyaluran kredit yang sehat ke masyarakat.
Pemerintah juga memastikan bahwa anggaran untuk program unggulan nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperkirakan membutuhkan alokasi sekitar Rp71 triliun pada tahun pertama, telah direncanakan secara matang dalam postur APBN. Publik diminta tidak terpengaruh oleh narasi yang mengaitkan sisa kas negara dengan pendanaan program tersebut secara tidak proporsional. Sebagai pengelola dana masyarakat, sektor perbankan Indonesia saat ini memiliki fundamental yang sangat kokoh dengan rasio kecukupan modal (CAR) yang jauh di atas rata-rata internasional. Oleh karena itu, ajakan untuk melakukan penarikan uang secara massal atau bank rush adalah tindakan yang tidak berdasar dan hanya akan merugikan stabilitas ekonomi nasional yang saat ini sedang tumbuh.
Hingga saat ini, manajemen kas negara dilakukan secara rutin untuk memastikan seluruh kewajiban pemerintah, mulai dari pembayaran gaji pegawai hingga pembiayaan proyek strategis nasional, dapat terpenuhi tepat waktu tanpa kendala sedikit pun. Purbaya mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi terhadap informasi keuangan yang beredar dan tidak mudah terprovokasi oleh akun-akun yang menyebarkan narasi ketakutan tanpa bukti otentik. Kondisi fiskal Indonesia tetap menunjukkan resiliensi yang tinggi di tengah ketidakpastian ekonomi global, didukung oleh penerimaan negara yang tetap tumbuh positif. Dengan cadangan kas yang sangat memadai, masyarakat diminta tetap tenang dan tetap memercayakan dana mereka di sistem perbankan nasional yang dijamin penuh oleh LPS hingga batas Rp2 miliar per nasabah.
Purbaya menegaskan bahwa integritas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga dengan pengawasan berlapis dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Tidak ada alasan bagi nasabah untuk merasa khawatir terhadap keamanan simpanan mereka di bank-bank BUMN maupun swasta, karena seluruh mekanisme keuangan negara dijalankan berdasarkan undang-undang yang menjamin keamanan aset publik dan negara secara menyeluruh. Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dalam pengelolaan APBN demi kesejahteraan rakyat banyak dan stabilitas moneter yang berkelanjutan di masa depan.
