Presiden Prabowo Subianto mengangkat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai agenda utama, menandakan kelanjutan dari gagasan lama "Revolusi Putih" yang berakar pada pentingnya generasi sehat melalui gizi anak. Ide ini, yang telah ada sejak 1990-an, kini diwujudkan sebagai intervensi strategis negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, mengatasi masalah stunting, ketimpangan pangan, anemia, dan disparitas kesehatan anak. Secara konseptual, MBG adalah kebijakan yang tepat untuk menjawab kebutuhan mendesak ini.
Namun, sejarah kebijakan publik global mengingatkan bahwa kebijakan yang benar belum tentu berhasil jika implementasinya keliru. Fokus perdebatan seharusnya bergeser dari ideologi program ke desain implementasinya. Kegagalan kebijakan seringkali terjadi bukan pada perumusan, melainkan pada tahap pelaksanaan. Kualitas kebijakan ditentukan oleh bagaimana ia dijalankan di lapangan oleh petugas, operator, institusi, logistik, dan kapasitas organisasi. Konsumen merasakan langsung ketepatan waktu, kelayakan konsumsi, dan pemberdayaan dari program, bukan sekadar narasi.
Skala fiskal MBG yang diperkirakan mencapai Rp300 triliun per tahun menimbulkan pertanyaan serius mengenai prioritas belanja negara. Alokasi sebesar ini memiliki opportunity cost yang signifikan terhadap program strategis lainnya seperti infrastruktur, subsidi sosial, dan pendidikan. Efisiensi operasional menjadi kunci pembenaran alokasi dana besar ini.
Desain implementasi MBG, khususnya model dapur sentral yang melayani hingga 30 sekolah, menimbulkan kekhawatiran. Skala besar ini berpotensi menguntungkan pelaku usaha menengah dan besar, mengecualikan ekonomi akar rumput seperti ibu-ibu PKK, koperasi desa, atau UMKM. Skala yang lebih kecil, misalnya lima sekolah per dapur, akan lebih memungkinkan partisipasi komunitas lokal dan menjadikan MBG sebagai platform ekonomi komunitas, sejalan dengan teori Elinor Ostrom tentang pengelolaan sumber daya publik yang efektif melalui kedekatan dengan komunitas.
Logistik menjadi tantangan kedua. Makanan memiliki masa simpan pendek dan standar higienitas ketat. Dapur yang melayani banyak sekolah memerlukan produksi dini hari dan distribusi yang panjang, berisiko menurunkan kualitas, keterlambatan, dan keamanan pangan. Kompleksitas logistik meningkat eksponensial, sehingga desain yang terlalu tersentralisasi berpotensi inefisien dan boros.
Semangat universalisme MBG, di mana semua anak berhak sama, belum tentu efektif. Di sekolah perkotaan dengan orang tua yang mampu menyiapkan makanan dari rumah, risiko makanan tidak dikonsumsi dan menjadi pemborosan negara sangat tinggi. Fokus pada kelompok miskin, rentan, daerah stunting, atau wilayah tertinggal akan lebih efisien dan berdampak, sesuai konsep "targeted universalism".
Kritik paling mendasar adalah karakter "state-driven" MBG. Keberlanjutan program sosial seharusnya melibatkan masyarakat sebagai "co-producer". Memanfaatkan modal sosial Indonesia seperti PKK, koperasi, BUMDes, dan kelompok perempuan dapat mengubah MBG menjadi gerakan sosial berbasis kelurahan dan desa, memutar rupiah APBN menjadi pendapatan rumah tangga, pemberdayaan, dan pembangunan ekonomi lokal.
MBG terlalu penting untuk gagal. Kritik terhadap implementasinya bukan menolak niat baik, melainkan upaya menyelamatkan ide besar. Revolusi sejati terjadi ketika kebijakan dapat diimplementasikan secara presisi, efisien, inklusif, dan berkelanjutan di lapangan.
