Pemerintah Indonesia berencana untuk secara signifikan memperluas cakupan program Magang Nasional pada tahun 2026, dengan target ambisius untuk menjaring 150 ribu peserta. Langkah ini merupakan respons langsung terhadap tingginya antusiasme yang ditunjukkan oleh para lulusan dan dunia usaha terhadap program yang telah berjalan. Cris Kuntadi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), melaporkan perkembangan positif program magang tahun 2025 kepada Presiden Prabowo Subianto, yang kemudian menyetujui usulan peningkatan kuota untuk tahun berikutnya. Usulan ini akan menaikkan jumlah peserta magang sebesar 50%, dari 100 ribu pada tahun 2025 menjadi 150 ribu pada tahun 2026.
"Kami kemarin pak Menteri baru dipanggil Pak Presiden untuk menjelaskan seperti apa sih gambaran pemagangan yang 2025 dan alhamdulillah tanggapannya cukup bagus. Karena animo dari lulusan, termasuk perusahaan itu luar biasa. Kami mengusulkan untuk ada pemagangan nasional di 2026 kembali. Yang usulkan itu 150 ribu, jadi naik 50%," ujar Cris Kuntadi dalam keterangannya di kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Jakarta Pusat, pada Rabu, 29 April 2026.
Meskipun rencana perluasan telah diutarakan, Cris menegaskan bahwa pemerintah masih menunggu selesainya program Magang Nasional 2025 sebelum membuka pendaftaran untuk tahun 2026. Dari tiga gelombang pelaksanaan program magang nasional tahun ini, baru satu gelombang yang berhasil diselesaikan. Saat ini, fokus utama Kemnaker adalah menyelesaikan seluruh rangkaian program 2025, termasuk proses sertifikasi bagi para pesertanya. Cris menjelaskan bahwa peserta magang tahun 2025 tidak hanya akan mendapatkan pengalaman kerja yang berharga, tetapi juga kesempatan emas untuk memperoleh sertifikat kompetensi yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). "Nah, sekarang kita lagi menyelesaikan dulu yang 2025, karena kita untuk sertifikasi BNSP. Jadi, mereka lulus bukan hanya punya pengalaman kerja, tapi juga punya sertifikasi keahlian dari BNSP," tambahnya.
Mengenai skema kontribusi dari perusahaan, termasuk kemungkinan penyediaan uang saku bagi para peserta magang, Cris Kuntadi menyatakan bahwa hal tersebut masih dalam tahap penjajakan. Kebijakan ini akan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan finansial masing-masing perusahaan yang berpartisipasi. "Masih dijajaki. Kita lihat kemungkinannya seperti apa," tutup Cris. Langkah strategis ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan industri melalui program magang yang komprehensif.
