Penyaluran kredit perbankan ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada awal tahun 2026 menunjukkan pertumbuhan yang terbatas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa perbankan kini lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, sebagai respons terhadap meningkatnya risiko ekonomi baik di tingkat global maupun domestik. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa perbankan menerapkan standar seleksi kredit yang lebih ketat sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko. "Perbankan saat ini cenderung lebih selektif dalam menyalurkan kredit ke segmen UMKM sebagai salah satu bentuk penerapan manajemen risiko di tengah dinamika ekonomi yang ada," ujar Dian dalam keterangannya, Ahad (17/5/2026).
Perubahan pola konsumsi masyarakat, yang dipengaruhi oleh tekanan daya beli terutama di kelompok menengah bawah, turut berdampak pada omzet dan arus kas pelaku UMKM. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi kemampuan pembayaran kredit mereka. Selain itu, proses pemulihan UMKM pascapandemi dinilai berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan sektor korporasi. Menanggapi hal ini, Dian menambahkan, "Beberapa bank mulai menggeser fokusnya dari sekadar mengejar volume penyaluran yang tinggi menjadi ke arah kredit produktif yang berbasis pada peningkatan kapasitas dan ketahanan usaha."
Data OJK menunjukkan bahwa pada kuartal I 2026, kredit UMKM mencapai Rp 1.498,64 triliun, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 0,12 persen. Angka ini menunjukkan perbaikan dibandingkan Februari 2026 yang sempat mengalami kontraksi sebesar 0,56 persen. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) untuk kredit UMKM tercatat sebesar 4,60 persen, yang dinilai masih terjaga meskipun dihadapkan pada tekanan daya beli dan dinamika ekonomi domestik yang kompleks. Pertumbuhan kredit ini terutama didorong oleh kredit usaha mikro dan menengah, yang masing-masing tumbuh sebesar 0,20 persen dan 0,90 persen secara tahunan. Sementara itu, kredit usaha kecil mengalami moderasi pertumbuhan sebesar 0,49 persen. Aktivitas ekonomi selama periode Ramadhan dan Lebaran pada Maret 2026 turut memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan kredit di beberapa sektor, seperti pertanian, kehutanan dan perikanan, aktivitas keuangan dan asuransi, penyediaan akomodasi serta makan dan minum, hingga sektor kesenian, hiburan, dan rekreasi.
Meskipun pertumbuhan kredit UMKM masih terbatas pada awal tahun, OJK tetap optimis terhadap prospek penyaluran kredit UMKM hingga akhir tahun 2026. "OJK tetap optimistis memproyeksikan kredit UMKM akan tumbuh positif sampai dengan akhir tahun 2026, yang tercermin dari masih optimisnya level Indeks Keyakinan Konsumen pada awal tahun 2026 diharapkan memacu produktivitas UMKM," ungkap Dian.
Untuk terus mendorong penguatan sektor UMKM, OJK bersama dengan pemerintah secara aktif mengupayakan berbagai kebijakan pembiayaan yang inklusif. Salah satu langkah strategis yang telah diambil adalah penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM. Regulasi ini bertujuan untuk mempermudah akses kredit bagi UMKM agar dapat diperoleh secara mudah, cepat, terjangkau, dan inklusif. Lebih lanjut, Dian menambahkan bahwa perbankan didorong untuk memperkuat ekosistem pembiayaan melalui berbagai pendekatan inovatif. Ini mencakup penerapan pendekatan rantai pasok yang terintegrasi, digitalisasi seluruh proses pengajuan dan pengelolaan kredit, serta peningkatan kolaborasi antar lembaga jasa keuangan. Selain itu, peningkatan literasi keuangan bagi pelaku UMKM juga menjadi fokus penting. "Beberapa strategi yang dapat dilakukan perbankan untuk meningkatkan kredit UMKM antara lain dengan pendekatan rantai pasok, digitalisasi proses kredit, dan kerja sama dengan LJK lain serta didukung dengan peningkatan literasi keuangan kepada pelaku UMKM," pungkas Dian, menekankan pentingnya sinergi dan inovasi dalam mendukung pertumbuhan UMKM.
