Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, angkat bicara mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang terjadi di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), baik milik badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta. Menurutnya, penyesuaian harga ini merupakan konsekuensi tak terhindarkan dari dinamika pasar energi global yang sedang bergejolak. Fenomena ini tidak hanya dialami oleh Pertamina, tetapi juga oleh SPBU swasta, menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi adalah fenomena pasar yang berlaku secara umum, bukan kebijakan sepihak dari pemerintah.
Eddy Soeparno menegaskan bahwa kenaikan harga terjadi pada jenis BBM yang memang diperuntukkan bagi konsumen yang lebih mampu. Hal ini merupakan dampak langsung dari kenaikan harga energi global dunia. Ia mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi merupakan kejadian berkala yang selalu terjadi ketika ada fluktuasi harga minyak mentah, bahkan sebelum eskalasi konflik di Timur Tengah. "Jangan lupa, bahwa kenaikan harga BBM non subsidi selalu terjadi secara berkala ketika adanya fluktuasi harga minyak mentah, bahkan sebelum meletusnya perang di Timur Tengah," ujar Eddy.
Lebih lanjut, Eddy menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat dan memastikan kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta keberlanjutan sektor energi nasional. "Kita harus menjaga keseimbangan. Di satu sisi, kita ingin harga tetap terjangkau. Namun di sisi lain, kita juga harus memastikan APBN tetap sehat dan sektor energi nasional tetap berkelanjutan," tambahnya.
Sebagai seorang Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia, Eddy Soeparno menyoroti komitmen Presiden Prabowo untuk terus melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan, melalui kebijakan BBM subsidi yang harganya tetap dijaga. "Kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan Presiden Prabowo agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah gejolak global. Komitmen ini sudah beliau tegaskan di berbagai kesempatan untuk tetap menjaga harga BBM subsidi terjangkau bagi masyarakat kelompok rentan," jelasnya.
Menyikapi momentum kenaikan harga energi ini, Eddy mendorong agar dijadikan sebagai dorongan untuk mempercepat transisi menuju energi baru dan terbarukan. Ketergantungan terhadap energi fosil membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi global. Oleh karena itu, percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan energi nasional di masa depan. "Ketergantungan terhadap energi fosil membuat kita rentan terhadap fluktuasi global. Oleh karena itu, percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan energi nasional ke depan," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah menunjukkan respons positif dengan komitmen untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan melalui berbagai rencana kebijakan. Percepatan elektrifikasi di sektor transportasi dan pengembangan biofuel sebagai campuran BBM adalah arah yang tepat untuk secara signifikan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi. "Presiden Prabowo sudah merespons dengan komitmen mempercepat pengembangan energi terbarukan dengan berbagai rencana kebijakan. Percepatan elektrifikasi di sektopr transportasi dan pengembangan biofuel sebagai campuran BBM adalah arah yang tepat untuk mengurangi secara signifikan ketergantungan kita terhadap impor energi," pungkasnya.
