Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan kebijakan mandatori penggunaan bensin dengan campuran etanol sebesar 5 persen atau E5. Program ini dijadwalkan mulai berlaku pada Juli 2026, namun penerapannya akan dilakukan secara bertahap di beberapa wilayah strategis. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan ketahanan energi nasional tanpa bergantung pada pasokan impor.
Keputusan penerapan mandatori E5 di tahap awal hanya akan mencakup wilayah Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, dan Lampung. Eniya menjelaskan bahwa pembatasan wilayah ini didasari oleh ketersediaan pasokan bahan baku etanol dalam negeri yang masih terbatas. Keterbatasan ini menjadi tantangan utama dalam memperluas jangkauan penerapan E5 secara nasional.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, telah memberikan instruksi tegas bahwa seluruh bahan baku etanol untuk E5 harus diproduksi dari dalam negeri. Larangan impor ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi bangsa. Untuk memastikan ketersediaan bahan baku, Kementerian ESDM telah melakukan identifikasi terhadap potensi produksi etanol berkualitas bahan bakar atau fuel grade. Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa baru tiga perusahaan yang mampu memproduksi etanol fuel grade dengan kapasitas gabungan sekitar 26 ribu kiloliter (KL).
Rincian alokasi volume produksi etanol ini akan dituangkan dalam regulasi baru berupa Keputusan Menteri (Kepmen). Pemberlakuan mandatori E5 ini rencananya akan dilaksanakan bersamaan dengan mandatori B50, yang menunjukkan integrasi kebijakan energi terbarukan dalam sektor bahan bakar minyak.
Pertamina sendiri telah melakukan langkah proaktif dengan menguji coba pasar E5, sehingga produk bensin dengan campuran etanol ini sudah mulai dikenal dan beredar. Pertamina telah membangun 179 titik distribusi dan berencana menambah 30 lokasi lagi. Namun, proses peluncuran yang lebih luas masih menunggu penyelesaian revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait cukai etanol.
Selain itu, Kementerian ESDM juga sedang menunggu kepastian terkait jenis izin usaha yang akan diterapkan bagi pelaku industri biofuel. Ada dua opsi yang dipertimbangkan, yaitu Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha niaga (IUN). Dengan penarikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk biofuel ke Kementerian ESDM, diharapkan proses perizinan dapat disederhanakan. Jika izin yang diterbitkan adalah IUI, pelaku usaha akan memerlukan rekomendasi gubernur dan persyaratan tambahan lainnya, yang berpotensi memperlambat investasi dan pengembangan industri.
Penyederhanaan perizinan ini sangat diharapkan dapat mendorong investasi di sektor biofuel dan mempercepat transisi menuju penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kebijakan mandatori E5 ini merupakan salah satu upaya konkret pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta penerimaan pasar terhadap bahan bakar ramah lingkungan.
